TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pendidikan DPR Dedi Gumelar mengatakan akan mempertanyakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait indikasi duplikasi anggaran Ujian Nasional (UN) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). "Tentu akan kami tanyakan saat rapat dengar pendapat," kata anggota Komisi Pendidikan Dedi Gumelar kepada Tempo, Selasa, 8 Oktober 2013.
BPK mengumumkan adanya indikasi duplikasi anggaran Ujian Nasional 2013 di tingkat pusat dan daerah. Penggandaan anggaran itu disebut BPK berpotensi merugikan negara hingga Rp 60 miliar. Indikasi ini tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan semester I 2013 yang baru saja dikeluarkan pekan lalu.
Dedi mengatakan, komisi pendidikan sudah mengantongi laporan BPK tersebut. Dia menduga, penduplikasian anggaran ini terjadi karena baik daerah maupun pusat sama-sama mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan. Namun, menurut dia, penduplikasian anggaran ini tetap patut dicurigai. "Kalau ternyata alokasi mata anggarannya sama dengan pemerintah pusat, perlu dijelaskan untuk apa dana itu?" kata politikus PDI Perjuangan ini.
Dia menambahkan, seharusnya hari ini Komisi Pendidikan akan mengadakan rapat dengan Kementerian Pendidikan terkait dana Ujian Nasional 2014. Namun, rapat iitu dibatalkan. "Diundur sampai pekan depan," katanya.
Inspektur Jenderal Kemdikbud membenarkan adanya dua anggaran oleh pemerintah pusat dan daerah. Namun kata dia, peruntukan dua anggaran itu sangat berbeda. "Yang satu untuk pengawasan UN dan yang lain untuk operasional di masing-masing daerah," kata dia.
SUBKHAN
Berita Terpopuler
Inilah Sebagian Gurita Bisnis Adik Ratu Atut
Petik Gitar, SBY Beri Kejutan Ulang Tahun Putin
KPK Duga Ada Hakim Lain yang Terlibat Selain Akil
DPR Desak KPK Usut Sengketa Pilkada di NTT
Gaji Rp 3,5 Juta, Zaky Pinjami Luthfi Rumah Rp 6 M
