Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kader PDIP Pertanyakan Nasib ke Pengurus Pusat  

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri duduk bersama Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Bidang Organisasi Idham Samawi saat membuka sekolah partai pertama PDIP di Yogyakarta, Kamis (23/2). TEMPO/Pribadi Wicaksono
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri duduk bersama Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Bidang Organisasi Idham Samawi saat membuka sekolah partai pertama PDIP di Yogyakarta, Kamis (23/2). TEMPO/Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) asal Gunung Kidul berencana menggelar protes langsung ke pengurus pusat PDIP. Mereka hendak mempertanyakan keputusan DPP PDIP yang mencalonkan Idham Samawi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 mendatang.

Idham saat ini berstatus terdakwa dalam kasus korupsi Dana Purna Jabatan DPRD Gunung Kidul periode 2004-2009 "Kami ingin pertanyakan langsung ke pengurus pusat soal kejelasan nasib kami di partai sekarang," kata kader PDIP Gunung Kidul yang juga Ketua DPRD Gunung Kidul non-aktif, Ratno Pintoyo, kepada Tempo, Jumat, 11 Oktober 2013.

Ratno, yang sebelumnya juga sempat dibui tiga bulan karena kasus judi itu, mengungkapkan dia ingin menanyakan langsung soal perlakuan pengurus pusat PDIP tentang bekas Bupati Bantul Idham Samawi yang masih didukung partai untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada 2014. Selain itu, kader Gunung Kidul juga ingin menanyakan alasan kebijakan Pergantian Antar Waktu yang kini menimpa mereka akibat kasus korupsi itu.

"Kami ingin dengar alasan dari pengurus pusat langsung. Karena menurut kami DPD, khususnya Pak Idham, saat ini mungkin juga repot dengan kasusnya (korupsi hibah Persiba)," kata dia. Dia bersama lima kader lain akan ke Jakarta dalam waktu dekat.

Ratno menambahkan, sejak Idham menjadi tersangka kasus korupsi hibah Persatuan Sepak Bola Indonesia Bantul (Persiba), kader yang telah divonis pengadilan makin tak jelas nasibnya. Bukan hanya dinonaktifkan sebagai anggota DPRD tanpa pembelaan hukum, mereka juga dilarang mencalonkan diri kembali sebagai calon legislatif dari PDIP. "Saat ini pun saya masih juga belum menerima keputusan resmi PAW," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ratno mengatakan, meski sejumlah kader sudah menerima surat PAW sejak Agustus lalu, kursi kosong itu tak segera diisi orang baru yang ditunjuk partai. Sehingga selama dua bulan terakhir, dari 11 kursi Fraksi PDIP di DPRD Gunung Kidul hanya terisi enam kursi. "Kalau saya masih digantung seperti ini sangat sulit menentukan langkah," kata Ratno.

Kader PDIP Gunung Kidul lain Naomi Prirusmiyati menilai larangan mencalonkan kembali kader PDIP Gunung Kidul yang tersangkut kasus korupsi itu merupakan penzoliman di tingkat internal PDIP. "Kami yakin proses vonis pengadilan belum keputusan tetap karena saat ini kami masih mengajukan banding," kata dia.

PRIBADI WICAKSONO


Berita Terpopuler:
SBY: Saya Bukan Pejabat Kacangan
Gaji Hakim Konstitusi Cukup buat 'Lima Istri' 
SBY Minta Luthfi Hasan Tak Bersaksi Palsu
200 Tanah Suami Airin, dari Banten sampai Melbourne
Cara Atut Menjadi Gubernur Banten Versi Jazuli  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


PPP Bersedia Mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat

10 Januari 2018

Sekertaris Jenderal PPP Arsul Sani usai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk
PPP Bersedia Mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat

PDIP butuh dukungan PPP untuk menggenapi syarat mengusung calonnya di pilgub Sumut.


PDIP Tunjuk Ahmad Basarah Ketua Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti

10 Januari 2018

Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama putrinya Puan Maharani dan ketua fraksi MPR Ahmad Basarah (kanan), saat myaksikan pameran dan dokumenter perjalanan mantan ketua MPR Taufik Kiemas, disela-sela acara Kongres IV PDI Perjuangan, di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, 10 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto
PDIP Tunjuk Ahmad Basarah Ketua Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti

Sebelumnya nama Ahmad Basarah sempat disebut bakal dicalonkan sebagai wakil gubernur dari PDIP.


PDIP Sambut Baik Keputusan Gerindra Dukung Gus Ipul

10 Januari 2018

Saifullah Yusuf. Dok. TEMPPO//Fully Syafi
PDIP Sambut Baik Keputusan Gerindra Dukung Gus Ipul

Dengan bergabungnya Gerindra ke kubu Gus Ipul, maka koalisi ini merupakan koalisi pertama antara Partai Gerindra dan PDIP dalam pilkada 2018.


Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno, PKS Tetap Bergabung dengan PDIP

10 Januari 2018

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman saat temu jumpa dengan wartawan media nasional di gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, 19 April 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno, PKS Tetap Bergabung dengan PDIP

Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan partainya tetap mendukung Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jatim 2018.


PDIP Resmi Usung Puti Guntur Soekarno Dampingi Gus Ipul

10 Januari 2018

Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarno Putri atau Puti Guntur Soekarno. Dok.TEMPO/M. Iqbal Ichsan
PDIP Resmi Usung Puti Guntur Soekarno Dampingi Gus Ipul

PDIP memutuskan untuk mengusung Puti Guntur Soekarno setelah mendapat masukan dari Gus Ipul serta pesan dari kiai, alim ulama, dan tokoh masyarakat.


Di HUT PDIP, Jokowi Ingatkan Pejabat Tak Tergiur Tawaran Politik

10 Januari 2018

Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungannya melihat-lihat pakain di salah satu toko di Mall Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juli 2017. Dalam kunjungannya, terlihat paspampres mengenakan batik. TEMPO/Iqbal Lubis
Di HUT PDIP, Jokowi Ingatkan Pejabat Tak Tergiur Tawaran Politik

Presiden Jokowi mengatakan bahwa kader PDIP dan pejabat pemerintah masih harus bekerja keras karena banyak tugas yang belum usai.


Kesal dengan Hoax, Megawati: Kalau Mau Tempur, Mari secara Jantan

10 Januari 2018

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memberi kata sambutan dalam peringatan HUT ke-45 PDIP yang digelar di Jakarta Convention Center, 10 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Kesal dengan Hoax, Megawati: Kalau Mau Tempur, Mari secara Jantan

Megawati menyebut pihak-pihak yang menggunakan hoax untuk menjatuhkan lawan politik sebagai pengecut.