Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panitia Tertekan, Pilkada Ulang Dairi Batal  

image-gnews
TEMPO/Arif Fadillah
TEMPO/Arif Fadillah
Iklan

TEMPO.CO, Medan - Pencoblosan ulang di tempat pemungutan suara (TPS) 3 di Kelurahan Parongil, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, batal dilaksanakan. Padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sudah menjadwalkan pencoblosan akan dilakukan hari ini, Jumat, 11 Oktober 2013.

Ketua KPU Dairi Feriyanto Sitohang mengatakan, sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pencoblosan ulang terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi tersebut akan diselenggarakan Kecamatan Silima Pungga-pungga. “Kami memutuskan untuk membatalkannya, karena pertimbangan keamanan,” kata dia kepada Tempo, Jumat, 11 Oktober 2013.

Menurut Feriyanto, bentrokan yang terjadi antara warga dan polisi kemarin malam telah mengakibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengalami tekanan mental dan psikologis. ”Mereka belum siap melaksanakan pemilihan ulang di TPS yang bermasalah itu," ujar Feriyanto.

Feriyanto mengatakan, masih ada waktu untuk menyelenggarakan pencoblosan ulang di TPS 3 di Kelurahan Parongil. Sebab, pencoblosan ulang boleh dilakukan tujuh hari setelah pencoblosan pertama. "Sambil menunggu situasi kembali kondusif," ucap dia.

Feriyanto mengatakan, hari ini KPU Dairi berencana akan melakukan pertemuan dengan PPK untuk membicarakan kapan pencoblosan ulang akan digelar.

Dia berharap pencoblosan ulang segera bisa dilaksanakan agar seluruh tahapan persiapan bisa berjalan sesuai agenda. Sebab, kotak suara akan berpindah dari TPS ke PPS pada 11-12 Oktober. Kemudian ke PPK tanggal 13-14 Oktober, lalu ke KPU pada 15-16 Oktober. Diperkirakan, pada 15-16 Oktober 2013, KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara dan mengumumkan pemenang pilkada Dairi secara resmi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sudah megetahui ditundanya pencoblosan di TPS 3 di Kelurahan Parongil. "Kami setuju ditunda hingga situasi benar-benar tenang,” ucap Ketua Panwaslu Sumatera Utara Syafrida Rasahan kepada Tempo.

Sebanyak 365 pemilih akan diundang kembali untuk melakukan pencoblosan. Pelanggaran yang terjadi di TPS 3 lebih karena kesalahan petugas pemungutan suara. Sebab petugas KPPS menulis nomor urut pemilih di kertas surat suara. ”Itu tidak dibenarkan oleh Undang-Undang," tutur Syafrida.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi diikuti oleh empat pasangan calon, yakni pasangan inkumben Johny Sitohang-Irwansyah Pasi, Pasiona Sihombing-Insanuddin Lingga, Parlemen Sinaga-Renfil Capa, dan pasangan Luhut Matondang-M. Lingga.

SAHAT SIMATUPANG

Berita Terpopuler
Sebut Tak Tahu Bunda Putri, Luthfi Dimarahi Hakim
Ditanya Soal Proyek, Airin: Terima Kasih!
Soal Calon First Lady, Prabowo: Tunggu Saja
SBY: Saya Bukan Pejabat Kacangan
Orang Dekat Gubernur Atut, Ratu Irma, Ditahan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.