Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Korsel Tegaskan Siap Mendanai Proyek JSS

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, dikabarkan berminat untuk mendanai megaparoyek Jembatan Selat Sunda. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan Presiden Park Geun-hye secara spesifik menyatakan langsung bahwa pemerintah Korea Selatan sanggup mendanai proyek JSS senilai Rp 200 triliun tersebut.

Namun, Hatta belum memberikan jawaban resmi soal tawaran dari presiden wanita pertama Korsel. Alasannya, dirinya masih ragu dengan hasil studi kelayakannya. "Saya enggak yakin tahun 2014 JSS dibangun," kata Hatta ditemui di kampus Universitas Negeri Surabaya, Ahad 13 Oktober 2013.

Ia menegaskan, komitmen presiden Korsel merupakan tindak lanjut atas kesepakatan Jeju Inisaitive 2012. Dalam Jeju Inisaitve, kata Hatta, Indonesia dan Korsel saling mengusulkan setiap proyek-proyek skala besar. Usulan itu lantas dirangkum menjadi proyek skala prioritas. Hatta menjabarkan, Indonesia menawarkan pendanaan pada proyek - proyek seperti JSS, pembangunan infrastruktur kereta api batubara di Sumatera, pembangkit listrik 2.600 MW, pembangunan kawasan ekonomi khusus dan pengembangan lahan pangan seluas 300 ribu hektare. Sabtu kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru saja bertemu dengan Presiden Park Geun-hye di Jakarta.

Selain berkomitmen mendanai JSS, Korsel juga siap membangun Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia dan membangun jaringan infrastruktur kereta api batubara Sumatera Selatan-Bengkulu. Proyek-proyek itu merupakan bagian dari tujuh kesepakatan bisnis yang diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terkait proyek KEK ini, Hatta meneken langsung kesepakatan bisnisnya.

Namun, ia belum tahu siapa calon investor Korea Selatan yang berminat menanamkan investasi membangun special economic zone tersebut. Nilai investasi tujuh proyek itu mencapai US$ 10 miliar lebih. "Saya yang tanda tangangi dengan menterinya," ucap Hatta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

DIANANTA P. SUMEDI


Terhangat
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Dolly Riwayatmu

Baca juga
Korupsi Dinasti Banten Dirancang Sistematis
Dinasti Atut Dinilai sebagai Miniatur Orde Baru
Abraham Tak Takut Mistis Keluarga Atut
SBY Menyentil Dinasti Politik Ratu Atut

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bicarakan Tol Trans Sumatera, Hatta Rajasa Ungkit Proyek Jembatan Selat Sunda

9 September 2021

Hatta Rajasa. TEMPO/Aditia Noviansyah
Bicarakan Tol Trans Sumatera, Hatta Rajasa Ungkit Proyek Jembatan Selat Sunda

Hatta Rajasa kembali mengangkat usulan pembangunan Jembatan Selat Sunda ketika membahas soal Jalan Tol Trans Sumatera.


Faktor Geologi, SebabTak Dibangunnya Jembatan Selat Sunda

2 Juni 2015

Para ibu mengajak anaknya bermain di sisi pantai menunggu waktu berbuka di kaki Jembatan Suramadu, Surabaya, 30 Juni 2014. TEMPO/Fully Syafi
Faktor Geologi, SebabTak Dibangunnya Jembatan Selat Sunda

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Kementerian ESDM tidak merekomendasikan pembangunan jembatan Selat Sunda.


Jembatan Selat Sunda Tak Punya Identitas Bangsa  

7 November 2014

Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
Jembatan Selat Sunda Tak Punya Identitas Bangsa  

"Lebih penting jalan Tol Trans Sumatera untuk dibangun. Apalagi kalau menguntungkan masyarakat banyak."


Jembatan Selat Sunda Batal, Merak Bakal Diperluas  

6 November 2014

Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
Jembatan Selat Sunda Batal, Merak Bakal Diperluas  

Masyarakat dinilai lebih memilih penyeberangan laut karena murah.


Proyek Jembatan Selat Sunda Batal, Ini Gantinya  

5 November 2014

Sofyan Djalil. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Proyek Jembatan Selat Sunda Batal, Ini Gantinya  

Kata Menteri Sofyan Djalil, Jembatan Selat Sunda bisa digantikan dengan kapal cepat.


Jonan: Proyek JSS Digantikan Pendulum Nusantara

5 November 2014

Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
Jonan: Proyek JSS Digantikan Pendulum Nusantara

Pendulum Nusantara atau tol laut sesuai dengan visi-misi Kabinet Kerja Joko Widodo.


JSS Batal, Kawasan Ekonomi Tanjung Lesung Mangkrak  

5 November 2014

Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
JSS Batal, Kawasan Ekonomi Tanjung Lesung Mangkrak  

Untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung diperlukan infrastruktur penunjang, salah satunya Jembatan Selat Sunda.


Jembatan Selat Sunda Ancaman bagi Indonesia  

5 November 2014

Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
Jembatan Selat Sunda Ancaman bagi Indonesia  

Pemerintah Jokowi menegaskan tidak melanjutkan pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS).


Menteri PU Siap Setop Proyek Jembatan Selat Sunda

4 November 2014

Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
Menteri PU Siap Setop Proyek Jembatan Selat Sunda

Meski siap secara teknis, Menteri Basuki menilai Jembatan Selat Sunda tidak diterima secara politis.


Proyek Jembatan Selat Sunda Dihentikan  

3 November 2014

Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
Proyek Jembatan Selat Sunda Dihentikan  

Jembatan Selat Sunda dianggap tidak selaras dengan konsep kemaritiman Presiden Joko Widodo