Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bank Domestik Tolak Pembukaan Rekening Warga AS  

image-gnews
REUTERS/Sukree Sukplang
REUTERS/Sukree Sukplang
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perbankan domestik nasional enggan menerima pembukaan rekening oleh instansi bisnis atau warga negara Amerika Serikat, kalau jumlahnya tak besar. Mereka mengaku ogah menanggung beban tambahan berupa kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang bersangkutan kepada regulator pajak Amerika Serikat.

"Setahu saya, banyak bank menolak. Begitu ada nasabah asal Amerika, yang saya dengar-dengar, mereka langsung tolak saja deh," kata Direktur Bank Negara Indonesia, Yap Tjay Soen dalam Konferensi Pers Diskusi Perpajakan Perbankan yang digelar Institut Perbanas, Selasa, 22 Oktober 2013.

Penolakan tersebut terjadi setelah pemerintah Amerika Serikat menerapkan Foreign Account Tax Compliace Act (Fatca). Fatca mengatur soal kepatuhan pajak warga negaranya di luar negeri dengan meminta entitas bisnis di negara asing melaporkan data keuangan warga negara AS ke regulator pajak AS --Internal Revenue Service (IRS).

Yap menjelaskan, pelaporan transaksi keuangan ke regulator pajak AS bukanlah perkara mudah. Pertama, manajemen perbankan harus mempelajari Fatca tersebut. Fatca dibuat dalam bahasa Inggris dan dibuat di Amerika. “Saya tidak tahu tebalnya berapa halaman, ada berapa jilid, orang kita tak semuanya fasih berbahasa Inggris. Jadi kami untuk mencari orang untuk mempelajari itu saja, sudah berat," ucap Yap.

Selain itu, ada persoalan lainnya yakni sinkronisasi dengan Undang-Undang yang berlaku di dalam negeri. "Fatca dari Amerika tapi dia menembus kedaulatan suatu negara. Kedaulatan Amerika menembus kedaulatan Indonesia pasti ada peraturan yang diterapkan di lokal, nanti apakah itu sinkron?" katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hingga kini, kata dia, perbankan juga belum tahu apakah ada aturan yang bertentangan. Intinya, "Kalau lihat itu, sekilas saja sudah pusing, kami belum jalanin apa-apa," ujar Yap. Menurut dia, tak banyak pula orang Amerika yang membuka rekening di bank domestik. Walhasil, bank mulai mempertimbangkan secara komersial.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk., Jahja Setiaatmadja membenarkan, perusahannya pilih-pilih saat menerima aplikasi pembukaan rekening oleh instansi bisnis atau warga negara AS. "Kalau tidak besar banget dananya tidak perlu terima rekening orang Amerika," kata dia.

MARTHA THERTINA

Berita Terpopuler

SMS Pembunuh Holly: Gagal, Gatot: Kabur!

Airin Menyewa Hotel Selama di Harvard

Gatot Kenal Holly di Tempat Hiburan Malam

Gatot Diduga Giring Holly ke Apartemennya

Holly Dibunuh, Gatot Berbohong di Australia

Erick Thohir Beli Inter Milan, Rothschild Berang

Ahok Minta Perbaikan Jalan Rampung Sehari

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

27 November 2023

Gedung Bank Mandiri di Gatot Subroto Jakarta.
NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Ahmad Siddik Badruddin, memprediksi kualitas kredit terjaga hingga akhir 2023 dan stabil pada 2024 mendatang.


LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

28 Februari 2023

Ilustrasi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). ANTARA
LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja perbankan tetap stabil di awal 2023.


OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

11 Januari 2023

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

OJK menerbitkan dua peraturan baru tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi.


OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

9 Desember 2022

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

OJK menerbitkan aturan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan BPR Syariah


Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

13 September 2022

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

Terhitung maksimal hingga Desember 2022 mendatang, puluhan bank terancam mengalami downgrade jadi BPR tersebab aturan dari OJK. Apa itu kurang modal?


Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

6 September 2022

Logo OJK. wikipedia.org
Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan ketentuan pemenuhan modal Rp3 triliun tidak akan berubah.


Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

14 Februari 2022

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo. dok: Kementerian BUMN
Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap meledaknya kecepatan adopsi teknologi digital


Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

18 Juli 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan rapat kerja dengan  Komisi XI  DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Juli 2017. Rapat tersebut membahas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

Persetujuan Perpu Akses Informasi diperlukan untuk memenuhi
persyaratan penerapan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018.


Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

7 Juli 2017

TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

Dalam National Payment Gateway, biaya transaksi tarik tunai maupun transfer antar
bank ke depan dapat lebih rendah daripada saat ini.


Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

7 Juni 2017

Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. TEMPO/Subekti
Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

Asosiasi pengusaha UKM khawatir dengan kebijakan Sri Mulyani mengintip rekening bank Rp 200 juta.