TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah tengah dirundung masalah. Tubagus Chaeri Wardana, adiknya, tengah menghadapi kasus dugaan suap di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah kasus yang diduga melibatkan keluarga Atut pun menjadi sorotan, termasuk kemiskinan di daerah itu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kemiskinan di Banten mencapai 5.71 persen atau 648.254 pada September 2012. Pemerintah provinsi pun telah menggelontorkan anggaran Rp 154 miliar dalam upaya pengentasan kemiskinan di 154 kecamatan di Banten pada tahun 2013 ini. Total anggaran Banten tahun ini mencapai Rp 1.026 triliun.
Gubernur Atut menggunakan dana itu untuk program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (Gerbang Ratu), berupa kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten pada kabupaten/kota untuk infrastruktur kecamatan yang diintegrasikan dengan program PNPM Mandiri.
Dana sebesar itu digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan Provinsi Banten. Pada periode Maret-September 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan justru bertambah sekitar 450 orang dari 333.003 orang pada Maret 2012. Namun, penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 4.994 orang dari 319.795 orang pada Maret 2012.
Tingkat kemiskinan Provinsi Banten mencapai 7.02 persen pada 2010 atau 758.167 orang. Angka itu, menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, menurun sebesar 7.02 persen dari tahun 0.44 persen pada tahun 2010. Wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Pandeglang dengan tingkat kemiskinan 11,14 persen.
Di sisi lain, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2012 sebesar 4,46 persen, turun menjadi 4,41 persen pada September 2012. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 8,65 persen pada Maret 2012 menjadi 8,31 persen pada September 2012.
WANTO
Berita Terkait
INFOGRAFIS Selingkuh Politik-Bisnis Dinasti Keluarga Atut
Dinasti Atut: Apapun Proyeknya, Wawan Muaranya
Tren Korupsi Banten, Temuan BPK: Main Proyek Nyawa
Suami Atut Stroke Tetap Nyaleg, Ini Kata Bawaslu