TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat bakal membentuk panitia kerja untuk mengevaluasi Dewan Pengawas dan Direksi Televisi Republik Indonesia. Menurut T.B. Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi Komunikasi DPR, pembentukan panitia kerja ini buntut dari kisruh manajemen TVRI setelah adanya rencana pemecatan empat direktur oleh Dewan Pengawas. ”Panitia kerja ingin menengahi kepentingan antara Dewan Pengawas dan direksi,” kata Hasanuddin saat dihubungi, Jumat, 25 Oktober 2013 lalu.
Menurut Hasanuddin, panitia akan bekerja sampai Desember tahun ini, meski hingga pekan lalu ketua panitianya belum ditentukan. Padahal, DPR sedang dalam masa reses mulai 26 Oktober sampai 17 November mendatang. "Kami hanya ingin ada sinergi positif di antara direksi dan dewan pengawas TVRI," ujarnya.
Panitia kerja dibentuk setelah Komisi Komunikasi menggelar rapat tertutup dengan Dewan Pengawas dan Direksi TVRI, Senin pekan lalu. Komisi Komunikasi menggelar rapat tertutup sampai tiga kali. Dalam rapat pertama yang dihadiri Dewan Pengawas dan direksi, anggota Komisi Komunikasi mencecar Dewan Pengawas ihwal alasan pemecatan empat direktur tersebut. Rapat tertutup berikutnya dengan lima direktur. Adapun rapat terakhir dihadiri lima anggota Dewan Pengawas. Kesimpulan rapat, antara lain, Dewan Pengawas diminta membatalkan pemecatan. Belakangan, Dewan Pengawas memutuskan empat direktur menjabat sampai Desember tahun ini.
Hasanuddin membantah jika dikatakan Komisi menekan Dewan Pengawas untuk membatalkan pemecatan. Menurut dia, Komisi mempersilakan direksi diganti, tapi meminta agar pergantiannya ditunda sampai akhir Desember karena terkait dengan administrasi pengurusan anggaran 2014.
Soalnya, anggaran harus diteken Direktur Utama TVRI Farhat Syukri sebagai kuasa pengguna anggaran. Adapun Farhat dan tiga direktur lainnya sebelumnya akan dipecat pekan lalu karena kinerjanya dinilai buruk. Mereka akan dipecat hanya sepekan setelah TVRI menayangkan konvensi Demokrat selama 2,5 jam pada 15 September lalu.
Menurut Hasanuddin, dalam rapat tertutup itu terungkap adanya pemicu konflik antara Dewan Pengawas dan direksi. Dia mencontohkan perbedaan soal laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang versi masing-masing, dan pemecatan direktur. "Kami ingin memperoleh informasi yang jelas terkait perseteruan mereka," ujarnya.
Upaya Tempo meminta konfirmasi kepada Ketua Dewan Pengawas, Elprisdat dan Farhat, belum berhasil. Telepon dan pesan pendek yang dikirim tak direspons. Jumat pekan lalu, 25 Oktober 2013, Tempo mendatangi kantor pusat TVRI untuk meminta konfirmasi kepada Elprisdat dan Farhat, tapi dilarang masuk oleh petugas keamanan.
Adapun anggota Dewan Pengawas, Indrawadi Tamin, membantah jika dikatakan ikut campur tangan urusan direksi. ”Saya tak pernah ikut campur. Enggak tahu kalau yang lain,” kata dia saat dihubungi, Ahad, 27 Oktober 2013.
GALVAN YUDISTIRA | NURHASIM
Topik terhangat:
Sultan Mantu Misteri Bunda Putri Gatot Tersangka Suap Akil Mochtar Dinasti Banten
Berita terpopuler:
Vokalis Saint Loco Disiram Air Keras di Wajahnya
Ini Agenda Aksi FPI Menolak Lurah Susan
FPI Akan Demo Jokowi Soal Lurah Susan
Tanah Ahli Waris Adam Malik Dijual Rp 350 Miliar
Kronologi Penyiraman Air Keras Barry Saint Loco
