TEMPO.CO, Bekasi - Juru bicara Polresta Bekasi, Ajun Komisaris Bambang Wahyudi, meminta buruh tidak menggelar aksi sweeping dalam unjuk rasa yang digelar hari ini, 28 Oktober 2013. Alasannya, aksi sweeping justru membuat resah masyarakat dan menimbulkan kerawanan keamanan. "Kami akan menindak tegas kalau aksi buruh ini anarkis atau melakukan sweeping terhadap buruh lain yang tak ikut mogok," kata Bambang, Ahad 27 Okotber 2013.
Untuk mengantisipasi aksi sweeping, kata Bambang, jajarannya akan berjaga-jaga di setiap perusahaan yang ada di Bekasi. Tidak kurang dari 1.870 personel diturunkan untuk kebutuhan itu. Jumlah itu terdiri atas 204 personel polres, 286 anggota polsek, 960 personel Bantuan Keamanan Operasional Brigade Mobil Polda Metro Jaya (12 SSK), dan 420 anggota Pengendalian Masyarakat (4 SSK). "Pengamanan dipusatkan di titik objek vital seperti pintu masuk ruas jalan tol," katanya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kabupaten Bekasi, Agus Setiawan mengatakan, hasil kesepakatan dengan Musyawarah Pimpinan Daerah setempat menyatakan sejak 28 Oktober hingga 1 November 2013 tak ada aksi mogok, kecuali dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.
"Massa FSPMI sekitar 15-20 persen dari jumlah buruh, yang lain tidak mogok," kata Agus. Karena itu, pihaknya bingung menyikapi aksi mogok nasional besok. "Apakah mogok akan memperbaiki keadaan? "Jadi kontraproduktif kan," katanya.
Di Kabupaten Bekasi, saat ini tercatat sekitar 6.000 lebih perusahaan yang berada di kawasan industri, di antaranya MM 2100, Ejib, Hyundai, Jababeka 1 dan 2, Lippo Cikarang, Delta Silicon, Deltamas, dan lainnya.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menolak rencana buruh melakukan mogok kerja nasional. "Kami tak ambil bagian dari mogok nasional buruh," kata Presiden KPSI, Andi Gani Nena Wea.
Menurut dia, mogok nasional yang akan dilakukan Senin, menyimpang. Sebab, kata dia, pembahasan upah layak masih dalam tahap pembahasan. Berbeda dengan tahun lalu, mogok nasional disebabkan pembahasan mengenai upah layak menemui jalan buntu. "Dulu saya yang mempelopori mogok nasional," ujarnya.
Meski demikian, pihaknya tetap menghormati serikat lainnya yang melakukan aksi mogok. "Itu merupakan hak mereka untuk mogok."
ADI WARSONO
Berita Terpopuler:
Jerman Meradang, Kirim Pejabat Intelijen ke AS
AS Awasi Ponsel Kanselir Jerman Sejak 2002
Indonesia Sambut Pembebasan Warga Korea Selatan
Arab Saudi Tangkap 12 Wanita Pengemudi
India Krisis Bawang Merah
Wartawannya Disuap, Koran Besar Cina Minta Maaf
