TEMPO.CO, Garut - Kejaksaan Negeri Garut, Jawa Barat, mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah daerah setempat senilai Rp 24,5 miliar. Kasus tersebut sebelumnya dilaporkan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Garut.
Dugaan korupsi itu terjadi di tiga dinas, yakni kegiatan pengadaan alat peraga pembelajaran bagi sekolah pada 2012 di Dinas Pendidikan senilai Rp 9 miliar, pengadaan perahu bantuan bagi nelayan senilai Rp1,09 miliar dan pengadaan alat kesehatan di RSUD dr. Slamet Garut senilai Rp 14,5 miliar.
Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Garut, Agita Tri Moer Tjahjanto, mengatakan pihaknya telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus tersebut. Tim ini dibentuk setelah jaksa menelaah terhadap berkas laporan GMBI. "Kita akan mulai terjun ke lapangan," ujarnya, Rabu, 30 Oktober 2013.
Menurut dia, tim ini bertugas melakukan penggalian data dan informasi, termasuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang diduga terjadi praktek korupsi. Meski begitu, jaksa belum memanggil maupun memintai keterangan terhadap pejabat di tiga intansi tersebut.
Pemanggilan baru akan dilakukan jaksa setelah semua data yang dibutuhkan lengkap. "Kita lihat dulu hasil di lapangan, termasuk alat buktinya. Bila semua unsur terpenuhi, maka akan dinaikkan ke proses selanjutnya," ujar Agita.
Kepala Bidang Kelautan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Garut, Khaidir R. Permana, menyatakan bahwa pengadaan perahu untuk nelayan telah dilakukan sesuai ketentuan. Proses pengadaan dilakukan secara terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik. "Sekarang masih dalam pengerjaan oleh pemenang tender," ujarnya.
Sebelumnya, juru bicara Pemerintah Kabupaten Garut, U. Basuki Eko, membantah adanya penyelewengan anggaran di tiga intansi di lingkungan pemerintah daerah Garut.
Menurut dia, setiap pengadaaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan berlaku. Bahkan, terhadap proses pelaksanaan dan hasil pengadaan tersebut juga dilakukan pengawasan secara berkala di tingkat kabupaten, baik oleh Inspektorat maupun oleh Badan Pemeriksa keuangan.
SIGIT ZULMUNIR
Topik Terhangat:
Suap Bea Cukai | Buruh Mogok Nasional | Suap Akil Mochtar | Misteri Bunda Putri | Dinasti Banten
Berita Terpopuler:
Detik-detik Menegangkan Penangkapan Heru
Soal Lurah Susan, Menteri Gamawan Pasrah
Kekayaan Prabowo Lebih dari Rp 1,6 Triliun
Tolak Ahok, PPP Dinilai Mirip Anak Kecil
Polisi Penangkap Heru Teman Sekelas di SMA