TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Pieter Zulkifli, mengatakan tak masalah bila Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh orang yang pernah punya latar belakang partai politik. Asal, kata Pieter, hakim tersebut memiliki dedikasi serta rekam jejak moral baik dan berani membuat pakta integritas.
"Sepanjang proses tersebut dilandasi dengan tujuan yang baik dan tidak ada kompromi-kompromi politik," kata politikus Partai Demokrat itu ketika dihubungi, Kamis, 31 Oktober 2013.
Dia mengatakan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 24, setiap hakim konstitusi mempunyai hak yang sama. Persoalan siapa yang pantas memimpin Mahkamah Konstitusi, kata Pieter, sebaiknya yang dipilih adalah pribadi yang memiliki komitmen untuk menjaga serta melindungi integritas lembaga yang dipimpinnya.
Pieter dapat memahami keinginan hakim-hakim konstitusi yang ingin segera memiliki Ketua Mahkamah yang baru. Lazimnya, kata Pieter, organisasi dan lembaga memerlukan pemimpin untuk memperlancar jalannya lembaga, seperti MK. Dia berharap kasus penyuapan yang melibatkan Akil Mochtar saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi pelajaran penting dan dijadikan introspeksi bagi lembaga itu.
"Sekarang peran partai politik harus mendukung langkah-langkah untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi dari berbagai tudingan negatif," kata dia. Pieter menuturkan partai politik saat ini harus menghentikan polemik yang dapat mempengaruhi integritas lembaga Mahkamah Konstitusi di mata internasional. Dia meminta sesama politikus untuk menghentikan saling menghakimi, termasuk terhadap Mahkamah Konstitusi.
Pada Jumat, 1 November 2013, para hakim konstitusi akan mengadakan rapat internal untuk menentukan Ketua Mahkamah Konstitusi. Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat menerima suap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.
SUNDARI
Topik Terhangat:
Suap Bea Cukai | Buruh Mogok Nasional | Suap Akil Mochtar | Misteri Bunda Putri | Dinasti Banten
Berita Terpopuler:
Detik-detik Menegangkan Penangkapan Heru
Soal Lurah Susan, Menteri Gamawan Pasrah
Kekayaan Prabowo Lebih dari Rp 1,6 Triliun
Tolak Ahok, PPP Dinilai Mirip Anak Kecil
Polisi Penangkap Heru Teman Sekelas di SMA
