TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menyarankan daftar pemilih tetap (DPT) diundur. Menurut dia, masalah DPT Pemilu 2014 belum solid. PDIP, kata dia, mempunyai beberapa usulan terkait persoalan DPT yang dianggap belum tuntas.
"Berdasarkan laporan dari 1O Komisi Pemilihan Umum Daerah di 16 provinsi, di mana Dewan Perwakilan Pusat Partai melakukan pengecekan terhadap pemutakhiran daftar potensial pemilih pemilu menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), ditemukan fakta-fakta tahap pemutakhiran daftar pemilih tidak berjalan sesuai mekanisme," kata Tjahjo melalui pesan pendek, Ahad, 3 November 2013.
Menurut Tjahjo, pemutakhiran daftar pemilih tidak berjalan sesuai mekanisme seperti diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. DPP partai, kata dia, meminta pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu terlebih dahulu memastikan kebenaran nomor induk kependudukan.
Validasi dalam pemutakhiran daftar pemilih juga dibutuhkan untuk mencegah adanya pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih yang sudah meninggal dunia, dan anggota TNI-Polri yang masih terdaftar dalam DPT. "Karena itu, DPP Partai mendesak pemerintah, KPU, dan Bawaslu agar duduk bersama menyelesaikan berbagai persoalan DPT," katanya.
DPP Partai, kata dia, merekomendasikan agar KPU tidak perlu tergesa-gesa dalam menetapkan DPT. "Kalau sudah selesai semua tidak masalah. Kami apresiasi sekali kepada KPU dan Bawaslu yang terus-menerus berusaha memperbaiki DPT dengan serius dan terbuka," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo, mengatakan ada masalah yang cukup besar dalam daftar pemilih tetap di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. "Karena daerah-daerah itu lumbung suara dari PDI Perjuangan," kata Arif. Arif mengatakan ada permasalahan pada daftar pemilih yang belum diselesaikan, mulai dari nomor induk kependudukan yang ganda hingga data yang belum lengkap.
Arif memerinci, di Jawa Barat ada sekitar 4,3 juta jiwa, Jawa Tengah sekitar 2,3 juta, dan Jawa Timur 1,9 juta jiwa. Bila itu dijumlah, sebanyak 8,5 juta jiwa yang bisa menghasilkan 32 kursi. Apalagi, kata Arif, ada daerah lain di Sumatera Utara yang juga merupakan lumbung PDI Perjuangan yang bermasalah.
"Saya prediksikan ada 40 kursi yang hilang di lumbung PDI Perjuangan bila tidak segera dituntaskan," kata Arif. Dia mengatakan masalah daftar pemilih tetap harus dituntaskan demi berlangsungnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu ia meminta agar pemerintah dan Bawaslu aktif membantu menyelesaikan persoalan daftar pemilih.
Arif mengatakan masih ada data yang dianggap bermasalah sebesar 20,3 juta orang dari total keseluruhan. Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dalam Negeri Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan angka itu hampir mampu menghasilkan 100 kursi di parlemen.
ALI HIDAYAT
