Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Punya 120 Hari Bebaskan Lahan JORR  

Editor

Suseno TNR

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ketika melakukan diskusi bersama warga Petukangan Selatan, Jakarta, Rabu (24/4). Pertemuan ini untuk membahas sekaligus mencari solusi pembebasan lahan dan penentuan harga ganti rugi terkait pembangunan Tol JORR-W2. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ketika melakukan diskusi bersama warga Petukangan Selatan, Jakarta, Rabu (24/4). Pertemuan ini untuk membahas sekaligus mencari solusi pembebasan lahan dan penentuan harga ganti rugi terkait pembangunan Tol JORR-W2. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memiliki waktu sekitar empat bulan untuk merampungkan musyawarah harga soal pembebasan lahan proyek jalan outer ring road (JORR) II di Petukangan, Jakarta Selatan. "Sesuai peraturan Presiden, pemerintah targetnya 120 hari dari musyawarah (harga) pertama," ujar pendamping warga dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Ahmad Biky, kepada Tempo, Senin, 4 November 2013.

Ahmad menyatakan, pemerintah tak perlu terburu-buru untuk mengetok harga bagi pembebasan lahan tersebut. "Masih banyak waktu untuk dimusyawarahkan," ujarnya.

Sebelumnya, Ahad lalu, pemerintah telah bertemu dengan warga untuk memusyawarahkan  harga 97 bidang tanah di Petukangan. Luas tanah yang akan dibebaskan oleh pemerintah mencapai kurang lebih dua hektare.

Bila dalam musyawarah dicapai kesepakatan harga, pemilik lahan akan menerima surat keputusan dari panitia pengadaan tanah. "Pembayaran akan dilakukan ke rekening masing-masing warga. Setelah itu, warga pindah dan proyek bisa dimulai," ujar Ahmad. Namun warga juga masih diperkenankan mengajukan gugatan kepada Gubernur bila menilai dalam proses musyawarah ada harga yang tidak sesuai aturan.

Pemerintah menyepakati harga untuk tanah-tanah tersebut akan dibayarkan dalam aturan zonasi wilayah. Rata-rata harga tanah di tiga zonasi yang ditentukan pemerintah tak mencapai sepuluh juta. Sementara itu, warga meminta pemerintah menuntut pembayaran Rp 14-18 juta per meter persegi. (Baca: Harga Lahan Tol, Warga Petukangan Minta Rp 18 Juta)

Sekretaris Kota Jakarta Selatan Tri Djoko Sri Margianto menjelaskan, tahap musyawarah harga masih akan berlangsung hingga mencapai titik temu. Sebelumnya, ia sempat mengatakan, bila tak juga menemukan kesepakatan, pembayaran akan dilakukan dengan sistem konsignasi, yang pembayarannya dititpkan lewat pengadilan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Konsignasi bisa dilakukan jika sengketa lahan untuk proyek tinggal sedikit (di bawah 20 persen) dari proyek total," ujarnya. Namun, ia mengatakan, masih akan terus berupaya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pembayaran sesuai haknya.

Rencananya, dua minggu lagi pemerintah akan menggelar kembali diskusi dengan warga terkait pembebasan lahan di Petukangan, Jakarta Selatan. Ia berharap proses musyawarah berlangsung lancar dan memberi putusan adil bagi para warga.

M. ANDI PERDANA

Berita Terkait:
Warga Petukangan Minta Ukur Lagi Lahan Tol JORR 2
Ditolak Warga, Proyek Tol JORR W2 Terancam Molor

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

4 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

11 hari lalu

Tangkapan layar suasana kebun pisang milik warga Desa Pemaluan, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang terdampak proyek tol infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Istimewa
Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

Suhar, warga Desa Pemaluan, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, bercerita soal kebun pisangnya yang terdampak proyek tol di IKN


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

22 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

30 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara menyebut Pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol Seksi 6A dan 6B masih terkendala pembebasan lahan.


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

41 hari lalu

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

LMAN sepanjang tahun 2023 telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,426 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.


Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

10 Januari 2024

Suasana lalu lintas di Jalan Raya Cisauk setelah flyover Cisauk dioperasikan. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.


Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

6 Januari 2024

Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub memastikan, pembangunan double track di Cicalengka rampung pada pertengahan tahun ini.


Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

28 Desember 2023

Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung,  Jakarta, Senin 31 Juli 2023. Pembangunan sodetan ini merupakan bagian dari program normalisasi Kali Ciliwung. Hal ini merupakan upaya penanganan banjir di Ibu Kota. TEMPO/Subekti.
Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

Rampungnya sodetan ciliwung juga membuat perhatian publik langsung terbetot kepada Anies Baswedan


Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

27 November 2023

Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

Pembebasan lahan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Kediri- Kertosono yang ada di wilayah Kabupaten Kediri hampir rampung.