Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aktivis Tolak Tambang dari Puncak Gunung Agung

image-gnews
REUTERS/Neil Chatterjee
REUTERS/Neil Chatterjee
Iklan

TEMPO.CO, Banyuwangi - Dua aktivis lingkungan dari Banyuwangi's Forum for Environmental Learning (BaFFEL), Ari Restu dan Edy Prayitno, menggelar aksi penolakan tambang emas dari puncak gunung. Keduanya mendaki Gunung Agung, Bali, dan membentangkan sebuah spanduk bertuliskan Hey world, safe Banyuwangi and Tumpang Pitu from gold minning.

Lokasi tambang yang dimaksud adalah pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur. "Ini sebagai wahana menyuarakan penolakan rencana eksploitasi emas di hutan lindung Gunung Tumpang Pitu," kata Ari dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo, Rabu, 6 November 2013.

Ari menjelaskan, mereka sampai di puncak Gunung Agung dengan ketinggian 3.124 meter di atas permukaan lalu pada Senin, 4 November 2013. Puncak gunung itu dituju karena dianggap pusat perhatian dunia. Ari dan Edy juga menggelar aksi di Kori Suci Gunung Agung, tempat persembahyangan umat Hindu, sehingga memancing perhatian wisatawan asing.

Selain itu, Ari menjelaskan, ada kesamaan antara Gunung Agung dan Gunung Tumpang Pitu, yakni sama-sama memiliki tempat ibadah yang disucikan umat Hindu. "Di Gunung Agung ada Kori Suci, di kaki Gunung Tumpang Pitu ada Pura Segara Tawang Alun,” ujarnya.

Aksi yang dilakukan Ari dan Edy sebagai bentuk kritik terhadap Pemerintah Banyuwangi yang dinilainya tertutup bila menyangkut eksploitasi emas. Padahal, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan BaFFEL, tercatat ada empat kali pertemuan tertutup yang dilakukan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, yang membahas isu kehutanan. "Bulan Mei ada dua kali pertemuan, Juli dan November masing-masing satu kali pertemuan," ucap Ari.

Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan dan Holtikultura Banyuwangi Tatok Sugiyono membenarkan adanya pertemuan dengan pejabat dari Kementerian Kehutanan pada awal November. Namun pertemuan tersebut tidak membahas alih fungsi hutan lindung Gunung Tumpang Pitu.

"Pertemuan membahas tukar guling hutan di Pancer dan Grajagan," tutur Totok ketika dimintai konfirmasi pada Rabu, 6 November 2013.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Totok, pembahasan alih fungsi hutan lindung Tumpang Pitu seluas 1900 hektare menjadi hutan produksi sudah rampung. Saat ini hanya menunggu persetujuan Menteri Kehutanan. "Hanya hutan yang ada di Tumpang Pitu yang bisa dialihkan," kata Tatok.

Alih fungsi berkaitan dengan rencana eksploitasi penambangan emas oleh PT Bumi Suksesindo. Kandungan mineral emas di bawah hutan tersebut diklaim mencapai 1 miliar ton. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 70 triliun.

IKA NINGTYAS


Terpopuler
SBY Lempar Kemacetan ke Gubernur, Ini Kata Jokowi 
Ibas Disebut Punya Tato, Ani SBY: Itu Fitnah Keji 
Insiden Es Tebu Rombongan Golkar Riuh di Twitter
Gadis Virtual Sukses Deteksi Ribuan Pedofil

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

1 hari lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

5 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

Pusesda menolak wacana pembagian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas.


Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

6 hari lalu

Foto udara smelter milik PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat 28 Juli 2023. Smelter PT VALE Indonesia Tbk di Kabupaten Luwu Timur mampu memproduksi kurang lebih 240 ton nikel per hari dan saat ini sedang menggarap tiga proyek besar smelter di tiga lokasi yaitu Sorowako, Bahodopi dan Pomalaa dengan total investasi sekitar Rp134,3 triliun. ANTARA FOTO/jojon
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, bahwa PT Vale Indonesia Tbk (Inco) bakal mendapatkan perpanjangan kontrak karya berupa pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.


MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

7 hari lalu

Suasana sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 November 2023. Sidang kali ini digelar dengan agenda pembacaan putusan untuk perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Brahma Aryana. TEMPO/Sultan Abdurrahman
MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

Hakim MK Asrul Sani mengatakan bila pulau-pulau kecil tidak dikelola baik lambat laun akan hilang atau tenggelam.


LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

9 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin menanggapi laporan Bahlil soal narasumber Tempo yang memberi informasi kisruh pencabutan dan pemulihan IUP.


Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

16 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat menerima Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat, Senin 13 November 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

PT Freeport Indonesia sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi saat bertemu dengan Chairman and Chief Executive Officer Freeport pada November 2023.


Warga Bangka Belitung Soal Tambang Timah: Susah Kalau Wasit Jadi Pemain

18 hari lalu

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022./Dok. Kejagung RI
Warga Bangka Belitung Soal Tambang Timah: Susah Kalau Wasit Jadi Pemain

Warga Bangka Belitung berharap penegak hukum bisa tegas menindak praktek culas tata niaga timah.


Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang

21 hari lalu

Cover Majalah Tempo. FOTO/Tempo
Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang

Presiden Jokowi ternyata ikut andil memberi akses kepada Bahlil Lahadalia dalam tata kelola perizinan tambang.


Ketua Komisi VII DPR Bilang Banyak Asosiasi Keluhkan Satgas Investasi yang Dipimpin Bahlil

24 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menunjukkan surat suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024. ANTARA
Ketua Komisi VII DPR Bilang Banyak Asosiasi Keluhkan Satgas Investasi yang Dipimpin Bahlil

Dia berharap aparat penegak hukum proaktif menelusuri dugaan politisasi izin usaha pertambangan yang disinyalir melibatkan Menteri Bahlil Lahadalia.