Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Surakarta Tolak Masuk Jaminan Kesehatan Nasional  

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Hadi Rudyatmo. TEMPO/Aditia Noviansyah
Hadi Rudyatmo. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Surakarta - Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, F.X. Hadi Rudyatmo, menolak Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) dilebur ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana yang ditetapkan pemerintah pusat mulai 1 Januari 2014. “Saya ingin PKMS tetap terpisah,” katanya di Surakarta, Kamis, 7 November 2013.

Alasannya, premi asuransi yang dibayarkan bisa hilang jika tak ada warga yang sakit. Sebaliknya, anggaran PKMS bisa kembali ke kas daerah jika tak terserap. Pemerintah Surakarta tiap tahun harus menganggarkan Rp 66 miliar untuk membayar premi asuransi Jaminan Kesehatan Nasional bagi 200 ribuan pemegang kartu PKMS.

Menurut dia, rugi jika dana itu hilang karena tak ada yang sakit atau biaya pengobatan yang sakit tidak sebanding dengan premi. “Lebih baik uang sebanyak itu untuk membangun gedung sekolah, menata pedagang kaki lima, merevitalisasi pasar tradisional, atau membuat ruang terbuka hijau,” ucapnya.

Tiap tahun, pemerintah Surakarta menganggarkan puluhan miliar rupiah untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Tahun lalu, dari anggaran Rp 21 miliar, hanya terserap Rp 10 miliar karena makin sedikit warga yang sakit. Tahun ini, anggaran PKMS Rp 18 miliar, namun hingga 1 November baru terserap Rp 6 miliar.  “Uang yang tak terserap kembali ke kas daerah,” katanya. Hal itu tak akan terjadi jika ikut Jaminan Kesehatan Nasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Kepala Bidang Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Surakarta, Setyowati, membenarkan bahwa uang premi Jaminan Kesehatan Nasional tidak akan kembali. “Pemerintah daerah memang wajib membayar premi jaminan kesehatan warga miskin pemegang kartu PKMS,” ujarnya.

Soal jadi tidaknya PKMS melebur dengan Jaminan Kesehatan Nasional, dia menyerahkan keputusan itu kepada Wali Kota Surakarta. Sebenarnya pemerintah Surakarta sudah meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pemegang PKMS. Tidak hanya membebaskan biaya layanan kesehatan dasar, tapi juga menggratiskan biaya cek laboratorium untuk delapan jenis penyakit. Contohnya gula darah, kolesterol, asam urat, dan ginjal.

UKKY PRIMARTANTYO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

7 Hotel Dekat dari Stasiun Solo Balapan yang Harganya Terjangkau

2 hari lalu

Jika Anda pergi ke Solo, ada beberapa pilihan hotel dekat dari Stasiun Solo Balapan yang harganya terjangkau dan fasilitas lengkap. Foto: Canva
7 Hotel Dekat dari Stasiun Solo Balapan yang Harganya Terjangkau

Jika Anda pergi ke Solo, ada beberapa pilihan hotel dekat dari Stasiun Solo Balapan yang harganya terjangkau dan fasilitas lengkap.


Jumlah Kursi PDIP di DPRD Solo Anjlok 10, PSI Bertambah Jadi 5

12 hari lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah di panggung) menyampaikan orasi saat Hajatan Rakyat, kampanye akbar Ganjar Pranowo-Mahfud di Benteng Vastenburg Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jumlah Kursi PDIP di DPRD Solo Anjlok 10, PSI Bertambah Jadi 5

Perolehan kursi PDIP di DPRD Solo pada Pileg kali ini turun jika dibandingkan dengan Pileg 2019, yaitu dari 30 kursi menjadi 20 kursi.


12 Nama Bursa Calon Wali Kota Solo di Pilkada 2024, Ada Kaesang hingga Mangkunegara X

19 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
12 Nama Bursa Calon Wali Kota Solo di Pilkada 2024, Ada Kaesang hingga Mangkunegara X

Riset Solo Raya Polling mendapati 12 nama masuk bursa calon Wali Kota Solo.


Bukan Gunung atau Laut, Inilah Potensi Wisata Solo yang Bisa Datangkan Turis

23 hari lalu

(Dari kiri ke kanan) Pimpinan Pura Mangkunegaran Solo KGPAA Mangkunegara X,  General Manager PLN Jateng-DIY Mochamad Soffin Hadi, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Solo Retno Wulandari, dan Pengamat Pariwisata dari Universitas Sebelas Maret atau UNS, BRM Bambang Irawan, menjadi pemateri dalam acara bertajuk Ngobrol Bareng Pariwisata
Bukan Gunung atau Laut, Inilah Potensi Wisata Solo yang Bisa Datangkan Turis

Solo tidak punya gunung dan laut, tapi punya heritage, cerita-cerita yang ada di balik itu menjadi daya tarik wisatawan.


Saksi PDIP dan NasDem Kota Solo Kompak Ogah Teken Berita Acara Rekapitulasi

24 hari lalu

Proses rekapitulasi  penghitungan suara Pemilu 2024 untuk tingkat kecamatan berlangsung di Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Kamis malam, 29 Februari 2024.  TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Saksi PDIP dan NasDem Kota Solo Kompak Ogah Teken Berita Acara Rekapitulasi

Saksi PDIP dan NasDem kompak ogah meneken berita acara rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Kota Solo, Jawa Tengah. Apa alasannya?


Rekapitulasi Suara Pemilu di Solo Diwarnai Interupsi, Saksi PDIP Enggan Teken Berita Acara

25 hari lalu

Seorang petugas dari KPU Kota Solo memperlihatkan kotak reekapitulasi penghitungan suara saat rapat pleno terbuka berlangsung di Hotel The Sunan Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 2 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Rekapitulasi Suara Pemilu di Solo Diwarnai Interupsi, Saksi PDIP Enggan Teken Berita Acara

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU Kota Solo, Sabtu malam, 2 Maret 2024, sempat diwarnai interupsi dari saksi PDIP.


KPU Solo soal Saksi 2 Parpol Tidak Teken Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres: Itu Hak Mereka

25 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo Bambang Christanto memberikan penjelasan soal penggunaan surat suara dalam simulasi Pilpres hanya ada dua kolom pada Kamis 4 Januari 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
KPU Solo soal Saksi 2 Parpol Tidak Teken Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres: Itu Hak Mereka

KPU mengungkapkan saksi 2 parpol tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara pilpres di tingkat kecamatan.


Wali Kota Solo dari Masa ke Masa Ada Bapak dan Anak, Jokowi dan Gibran

27 hari lalu

Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) dan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka (kanan) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan sebelum menuju Gedung MPR di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Senin 20 Oktober 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Wali Kota Solo dari Masa ke Masa Ada Bapak dan Anak, Jokowi dan Gibran

Berikut daftar nama yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo, ada nama bapak dan anak, Jokowi dan Gibran.


Refleksi 3 Tahun Pimpin Kota Solo bersama Teguh Prakosa, Gibran Bantah Pamitan

28 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menggelar Refleksi 3 Tahun Gibran-Teguh Prakosa dilantik sebagai kepala pemerintahan di Kota Solo di Pendapi Gede Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Refleksi 3 Tahun Pimpin Kota Solo bersama Teguh Prakosa, Gibran Bantah Pamitan

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menggelar Refleksi 3 Tahun dilantik sebagai kepala pemerintahan di Kota Solo


IPWIJA dan PT PSI Luncurkan Program SMA Langsung Doktor, Masa Studi 9 Tahun Biaya Rp 200 Juta

28 hari lalu

Pakar pendidikan sekaligus pendiri IPWIJA Indonesia, Bambang Tri Cahyono (kanan) memberikan penjelasan tentang Program SMA Langsung Doktor kepada awak media di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
IPWIJA dan PT PSI Luncurkan Program SMA Langsung Doktor, Masa Studi 9 Tahun Biaya Rp 200 Juta

IPWIJA menggandeng PT Pelatihan dan Sertifikasi Indonesia meluncurkan Program SMA Langsung Doktor atau PSLD di Kota Solo