Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri UKM: Rakyat Tak Tahu Terima Kasih  

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan saat berbicara pada acara silaturahim dengan pengurus koperasi Kebumen, Senin (16/4). Tempo/Aris Andrianto
Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan saat berbicara pada acara silaturahim dengan pengurus koperasi Kebumen, Senin (16/4). Tempo/Aris Andrianto
Iklan

TEMPO.CO, Surakarta - Pemerintah pusat kesal dengan maraknya komentar bahwa Indonesia tidak semakin maju. Bahkan ada yang menilai Indonesia tengah menuju negara gagal.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan menilai penyebab Indonesia tidak maju karena rakyat tidak pernah berterima kasih kepada pemerintah. "Jangan membawa paradigma masa lalu ke masa sekarang, sehingga seolah-olah tidak ada kemajuan," kata Syarifuddin saat kuliah umum tentang perkoperasian di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Senin, 11 November 2013.

Pernyataan itu disampaikan Syarifuddin ketika menjawab pertanyaan seorang mahasiswa, Ubaidillah. Saat itu, Ubaidillah menanyakan kenapa Indonesia tidak maju dan terkesan jalan di tempat. "Kenapa Indonesia masih seperti ini? Tidak segera jadi negara maju," ucap Ubaidillah.

Menteri Syarif mengatakan banyak yang menanyakan hal serupa ke pemerintah. Dia mencontohkan, ada yang protes soal kredit usaha rakyat. Si pemrotes menuding pemerintah bohong karena ternyata harus mengajukan agunan. "Saat saya tanya kapan terakhir mengajukan, katanya lima tahun lalu. Padahal sekarang sudah tidak perlu jaminan," ucapnya.

Atau bicara soal kemiskinan, ada pihak-pihak yang menuding pemerintah tidak becus mengurus kemiskinan. "Mereka bilang masih banyak kemiskinan di daerah A, daerah B, dan sebagainya," katanya.

Padahal, dia mengklaim saat ini kemiskinan di Indonesia tinggal 11 persen. Jauh lebih rendah dari Amerika yang angka kemiskinannya 14 persen. Begitu juga soal pengangguran. Dia mengatakan, pengangguran di Indonesia sudah turun menjadi 5,9 persen, sedangkan di Amerika di angka 8 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian pendapatan per kapita sudah naik dari 1.100 dolar Amerika pada 2004 menjadi 4 ribu dolar Amerika pada 2013. "Pemerintah inginnya fair. Apa yang sudah bagus, bilang terima kasih. Kalau yang belum bagus, akan diperbaiki," ucapnya. Dia menilai banyak pihak hanya menyoroti kekurangan pemerintah.

Dia menegaskan, kelemahan masyarakat Indonesia adalah sulit mengucapkan terima kasih atas kemajuan yang sudah dicapai selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Banyak hal yang sudah lebih baik dalam sembilan tahun terakhir," katanya.

UKKY PRIMARTANTYO

Topik terhangat:
Korupsi Hambalang | SBY Vs Jokowi | Suami Ratu Atut MeninggalAdiguna Sutowo

Berita terpopuler lainnya:
Curhat Suami Hakim Vica kepada Tempo
Ical Bersedia Tanggung Utang Hikmat
Suami Hakim Vica Terancam Dipecat Jadi Pendeta
Memory Card Menguak Dugaan Perselingkuhan Vica 
Pelapor Dugaan Korupsi Atut Pernah Mau Dibunuh

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kepalanya Tersangkut Kasus Suap, Begini Sejarah Pembentukan Basarnas

29 Juli 2023

Kkepala Basarnas RI periode 2021-2023, Henri Alfiandi saat ini diserahkan KPK kepada Puspom Mabes TNI karena berstatus sebagai anggota TNI, dalam tindak pidana korupsi pemberian suap sebesar Rp.88,3 miliar terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas Tahun 2021 - 2023. Twitter/SAR Indonesia
Kepalanya Tersangkut Kasus Suap, Begini Sejarah Pembentukan Basarnas

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dalam bidang pencarian dan pertolongan.


Pengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah

1 November 2022

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Pengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah

Alfons melihat UU PDP tajam pada lembaga swasta, namun tumpul pada lembaga pemerintah.


Apa Itu LKPP? Lembaga yang Sekarang Dipimpin Hendrar Prihadi

11 Oktober 2022

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi
Apa Itu LKPP? Lembaga yang Sekarang Dipimpin Hendrar Prihadi

LKPP satu-satunya lembaga negara yang memiliki tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang jasa milik pemerintah


Tahap Kedua, 807 Peneliti dari Kementerian dan Lembaga Bergabung ke BRIN

2 Maret 2022

Logo Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diluncurkan pada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-26 pada Selasa 10 Agustus 2021. ANTARA/HO-Humas BRIN/am. (ANTARA/HO-Humas BRIN)
Tahap Kedua, 807 Peneliti dari Kementerian dan Lembaga Bergabung ke BRIN

Kini total ada 1.896 periset kementerian dan lembaga sudah resmi bergabung ke BRIN.


Pilot Project Perluasan Kerja Kemnaker Berbasis Kawasan di 5 Daerah

18 Agustus 2021

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
Pilot Project Perluasan Kerja Kemnaker Berbasis Kawasan di 5 Daerah

Perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini adalah model dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan.


Meski Pandemi, Kemnaker Minta Mahasiswa Polteknaker Tetap Antusias Belajar

18 Agustus 2021

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi saat membuka Kegiatan PKKMB Polteknaker Tahun 2021 secara daring, Rabu, 18 Agustus 2021.
Meski Pandemi, Kemnaker Minta Mahasiswa Polteknaker Tetap Antusias Belajar

Mahasiswa baru agar memanfaatkan perkuliahan di kampus sebagai kawah candradimuka, guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.


Tjahjo Kumolo: Dilarang Modifikasi Kendaraan Dinas

17 Juli 2021

Mobil dinas menteri dan pimpinan MPR/DPR dan DPD yang baru, terparkir di depan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019. Serah terima mobil dinas ini akan dilakukan pada pertengahan November 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tjahjo Kumolo: Dilarang Modifikasi Kendaraan Dinas

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan mobil dinas milik negara dilarang dimodifikasi jika tidak sesuai fungsi dan tugas instansi terkait


Ekonomi Tumbuh 7,4 Persen, Sulsel Bisa Lahirkan Banyak Pengusaha

4 Juni 2017

Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Puspayoga menunjukan surat suara usai menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar di Denpasar, Bali, 9 Desember 2015. Kota Denpasar memilih kepala daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang diikuti oleh tiga pasang calon. Johannes P. Christo
Ekonomi Tumbuh 7,4 Persen, Sulsel Bisa Lahirkan Banyak Pengusaha

Mnteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga ingin Provinsi Sulawesi Selatan melahirkan banyak pengusaha.


Tjahjo Kumolo: Ada Sanksi Bagi Daerah yang Hambat e-Government

17 Mei 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, sebelum mengikuti konperensi pers, di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, 8 Mei 2017. Pemerintah secara resmi memutuskan membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia, karena terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta membahayakan keutuhan NKRI. TEMPO/Imam Sukamto
Tjahjo Kumolo: Ada Sanksi Bagi Daerah yang Hambat e-Government

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah pusat bakal memaksa pemerintah daerah dari provinsi sampai kabupaten/kota untuk menerapkan e-government.


Pemerintah Akan Mempercepat Penerapan Aplikasi E-Government

17 Mei 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, 6 Desember 2016. Rapat ini membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pemerintah Akan Mempercepat Penerapan Aplikasi E-Government

Asman menjelaskan, dengan sistem ini, pemerintah pusat tidak lagi menakar keberhasilan program daerah melalui penyerapan anggaran.