TEMPO.CO, Bandung - Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sri Mulyono mengatakan, Gubernur Ahmad Heryawan sudah menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Garut. “Baru hari ini surat pengesahan itu diambil oleh perwakilan pemerintah Garut ,” kata dia pada Tempo di Bandung, Selasa, 13 November 2013.
Menurut dia, APBD Perubahan Garut sudah diserahkan pada Pemprov Jabar tertangal 22 Oktober 2013 lalu. Mengacu pada tenggat 15 hari kerja, tenggat pengesahan APBD Perubahan Garut itu harus selesai pada 12 November 2013.
Sri mengatakan, pengesahan APBD Perubahan kabupaten/kota itu harus melewati proses evaluasi. “Secara normatif, evaluasi itu sesuai pedoman aturan yang berlaku, sehingga otomatis anggarannya itu hanya dikritisi sesuai tidaknya,” kata dia.
Menurut dia, pihaknya butuh waktu mengevaluasi ABPD yang disodorkan pemerintah kabupaten/kota. Permasalahannya, kerap daerah menyerahkan dokumen APBD itu mepet mendekati akhir tahun anggaran. “Rata-rata mengirimnya di hari-hari terakhir. Kita tidak bisa 1-2 hari atau seminggu jadi. Kalau seperti itu berarti hanya nembak,” kata Sri.
Akibat molornya pengesahaan APBD Perubahan Kabupaten Garut, Jawa Barat, tahun 2013, pasokan obat untuk pasien miskin di Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet tersendat. Kebutuhan obat rumah sakit ini mencapai sekitar Rp 25 miliar. "Rumah sakit tidak dapat melakukan pengadaan obat sebelum anggaran disahkan,” kata Direktur RSUD dr Slamet Garut, Maskut, kemarin.
AHMAD FIKRI | SIGIT ZULMUNIR
Baca juga
Kencing di Laut, Nelayan Sumenep Ditemukan Tewas
Polisi dan Warga Bentrok di Luwu, Satu Tewas
Evaluasi APBD Kelamaan, Pasien Miskin Menjerit
