Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dokter Depok Takut Jaminan Kesehatan 2014

image-gnews
Ilustrasi dokter. Newsworks.org
Ilustrasi dokter. Newsworks.org
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok merasa ngeri membayangkan premi Jaminan Kesehatan Nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Premi yang dianggap terlalu minim dikhawatirkan berdampak negatif pada penerapan kebijakan jaminan kesehatan itu sendiri.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Depok, Fakhrurrozi, menerangkan, premi sebesar Rp 19.225 harus dibagi untuk operasional rumah sakit, obat, dokter, dan lainnya. "Kalau nominal itu yang ditetapkan, maka alokasi obatnya hanya Rp 4 ribu dan dokter hanya Rp 2 ribu untuk sekali pemeriksaan pasien," kata Fakhrurrozi, Kamis, 14 November 2013.

Jika seperti itu, kata dia, pelayanan nantinya akan kurang maksimal. Padahal, untuk pendidikan, dokter menghabiskan ratusan juta. "Apa logis dengan nominal itu?"

Pemberian jumlah premi yang kurang itu juga dinilai akan berdampak pada pemberian pelayanan kesehatan di klinik. Pasalnya, klinik kesehatan hanya akan mendapat alokasi sebesar Rp 18 juta tiap bulan. Sementara itu, jumlah pasien banyak. Padahal, klinik harus menggaji perawat, apoteker, administrasi, office boy, dokter, berinvestasi, dan lainnya.

Menurut dia, biaya yang dikeluarkan klinik kesehatan setiap bulan bisa sampai Rp 30 juta. "Kami hanya minta agar ada penyesuaian premi," katanya.

Fakhrurrozi menjelaskan, kalau nanti Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial telah ditetapkan, satu dokter akan menangani 3.000 pasien. Jika demikian, Kota Depok yang berpenduduk 1,8 juta jiwa hanya membutuhkan 600 dokter. Hal itu menimbulkan keresahan karena IDI Depok memiliki anggota yang terdiri atas 1.300 dokter umum dan 400 dokter spesialis. "Berarti ada 700 dokter umum yang tidak bertugas."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mengakui, sampai saat ini mereka belum tahu 700 dokter itu akan dipindahkan ke mana. Mereka juga masih bingung untuk menentukan siapa saja yang akan dipakai untuk proses itu. "Padahal, kebijakan ini kan sebentar lagi diterapkan," kata dia merujuk pada rencana pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional pada awal 2014.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Lies Karmawati, membenarkan bahwa penerapan JKN rencananya akan dimulai per 1 Januari 2014. Soal dana APBD sebagai dana pendamping seperti yang berlaku di Jakarta, Lies mengaku Depok tidak mampu memberikannya. "Kami kan sudah bayarin Jamkesda," katanya.

ILHAM TIRTA

Terpopuler
Ahmad Dhani Mengaku Bangkrut Gara-gara Kasus AQJ

Nazar: Uangnya Anas Triliunan Rupiah

Cerita Ganjar tentang Gubernur 'Bodoh' 

Dahlan: Marzuki Alie Minta Teuku Bagus Dipecat  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kilas Balik Program Sehari Tanpa Nasi di Depok, Belasan Siswa Pingsan 12 Tahun Lalu

47 hari lalu

Ilustrasi sakit perut (pixabay.com)
Kilas Balik Program Sehari Tanpa Nasi di Depok, Belasan Siswa Pingsan 12 Tahun Lalu

Acara pemecahan rekor MURI sehari tanpa nasi di Depok melibatkan puluhan ribu orang. Belasan siswa pingsan karena lemas


Warga Depok Minta Jangan Ada Lagi Sistem Satu Arah di Jalan Nusantara

22 Januari 2023

Marka jalan dua arah di Nusantara Raya Depok. TEMPO/Ricky Juliansyah
Warga Depok Minta Jangan Ada Lagi Sistem Satu Arah di Jalan Nusantara

Pelaku usaha dan warga di sekitar Jalan Raya Nusantara, Kota Depok, berharap pemerintah kota tidak lagi memberlakukan kebijakan Sistem Satu Arah


Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

2 Oktober 2022

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. FOTO/Instagram/imambhartono
Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Akun Twitter Pemkot Depok Sempat Retweet Pesan Buru Pembunuh Laskar FPI

9 Januari 2022

Ilustrasi Twitter. qz.com
Akun Twitter Pemkot Depok Sempat Retweet Pesan Buru Pembunuh Laskar FPI

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok menjelaskan akun Twitter Pemkot Depok itu dijalankan oleh satu admin. Mengaku dihack.


Dinkes Depok Soal Terbuncit Vaksinasi Covid-19: Distribusi Terbatas

21 Juli 2021

Tenaga kesehatan menyuntikkan Vaksin Covid-19 kepada warga di Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit Rumah Sakit Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis, 17 Juni 2021. Vaksinasi Covid-19 di Sentra Vaksin Indonesia Bangkit RS Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, diperluas tak hanya untuk warga ber-KTP/domisili Depok, tetapi juga semua WNI dengan sasaran lansia dan pralansia (minimal 50 tahun), pendamping lansia dan pralansia, dan petugas pelayan publik. Hal tersebut dilakukan dalam upaya mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dinkes Depok Soal Terbuncit Vaksinasi Covid-19: Distribusi Terbatas

Pemerintah Kota Depok mengakui pihaknya memiliki kendala dalam menyukseskan program vaksinasi Covid-19 yang sedang digalakkan pemerintah.


SIL UI dan Pemkot Depok Kembangkan Aplikasi Lapor Banjir

30 Maret 2021

Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia (UI) mengembangkan aplikasi
SIL UI dan Pemkot Depok Kembangkan Aplikasi Lapor Banjir

Aplikasi yang bisa diunduh di Play Store itu memiliki fitur penyediaan informasi banjir perkotaan.


Lampaui Target Daerah, Angka Stunting Kota Depok 5,31 persen pada 2020

1 Januari 2021

Ilustrasi stunting. freepik.com
Lampaui Target Daerah, Angka Stunting Kota Depok 5,31 persen pada 2020

Mencegah munculnya stunting, Dinas Kesehatan memberikan suplemen gizi kepada remaja puteri dan ibu hamil serta melatih petugas dan kader kesehatan.


Depok Siapkan PSJ UI Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Tanpa Gejala COVID-19

25 Desember 2020

Pasien Covid-19 berstatus OTG melihat keluar jendela saat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi Wisma Makara UI, Depok, Jawa Barat, Rabu, 2 Desember 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Depok Siapkan PSJ UI Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Tanpa Gejala COVID-19

Pemerintah Kota Depok mengembangkan penambahan fasilitas isolasi mandiri di Guest House PSJ UI, untuk pasien tanpa gejala dengan kapasitas 40 orang.


Depok Menuju New Normal, Waktu Salat Jumat Diperpendek

5 Juni 2020

Sejumlah umat muslim melakasanakan salat jumat pasca Pemprov DKI memperbolehkan kegiatan beribadah di Masjid Al Ma'rifah di Jakarta, 5 Juni 2020. TEMPO/Fajar Januarta
Depok Menuju New Normal, Waktu Salat Jumat Diperpendek

Pemkot Depok membolehkan beberapa masjid melaksanakan Salat Jumat usai kebijakan PSBB berakhir atau menuju new normal.


Pemkot Depok Minta Perusahaan Patuh Bayar THR Idul Fitri

16 Mei 2020

Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto : humasprovkaltara
Pemkot Depok Minta Perusahaan Patuh Bayar THR Idul Fitri

Pemkot Depok minta perusahaan melibatkan karyawan bila pembayaran THR tidak penuh atau ditunda.