Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wali Nanggroe Aceh Masih Terus Dibahas  

image-gnews
Sejumlah umat muslim melaksanakan salat Tarawih pertama di bulan suci Ramadan, di bawah gerimis hujan, di pelataran masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Selasa (9/7). TEMPO/Adi Warsidi
Sejumlah umat muslim melaksanakan salat Tarawih pertama di bulan suci Ramadan, di bawah gerimis hujan, di pelataran masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Selasa (9/7). TEMPO/Adi Warsidi
Iklan

TEMPO.CO, Banda Aceh - Pemerintah Aceh terus menggelar pertemuan berupa seminar dan diskusi guna mencari masukan dalam menentukan format Wali Nanggroe Aceh, sebelum dikukuhkan sebagai lembaga adat yang ditaati seluruh masyarakat Aceh. Sejak Jumat hingga Sabtu, 15 - 16 November 2013, pertemuan diselenggarakan di Kota Sabang.

Acara dihadiri sekitar 100 orang utusan dari Bener Meriah, Aceh Selatan, Nagan Raya, dan Sabang. Juga tampak hadir menggelar pertemuan untuk membicarakan prosesi Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Tengku Badruzzaman, Ketua Tim Perumus Pengukuhan Wali Nanggroe Aceh Azhari Basyar, dan Staf Khusus Wali Nanggroe Aceh Yahya Muaz. Sejumlah pejabat pemerintah juga mengikuti pertemuan.

Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam mengatakan, Wali Nanggroe merupakan lembaga resmi seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Begitu juga Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012. Sebab, Wali Nanggroe menjadi perekat masyarakat Aceh yang plural, yang sempat tercabik-cabik akibat konfik berkepanjangan. “Selama ini ada di antara masyarakat yang menolaknya karena mereka belum paham tentang perlunya Wali Nanggroe,” katanya.

Adapun Badruzzaman menjelaskan, pertemuan itu bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait prosesi, tanda kebesaran, dan kapan Wali Nanggroe dikukuhkan. “Melalui pertemuan ini, kita akan mendapat banyak masukan bagaimana prosesi-prosesi dan lambang adat yang dapat digunakan untuk pengukuhan Wali Nanggroe,” ujanya.

Badruzzaman berharap seluruh masyarakat Aceh mendapat pengetahuan yang menyeluruh tentang Wali Nanggroe, karena manfaatnya sangat penting bagi kemajuan Aceh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam pertemuan, sejumlah peserta sempat mempertanyakan beberapa hal tentang Wali Nanggroe karena masih terjadi penolakan oleh beberapa elemen masyarakat. Ada pula yang mengkhawatirkan Wali Nanggroe melebihi kewenangan gubernur. Namun Ketua Tim Perumus Pengukuhan Wali Nanggroe Aceh Azhari Basyar menegaskan, Wali Nanggroe bukan lembaga politik, melainkan lembaga adat. “Tidak mungkin melampaui kewenangan gubernur,” ucapnya.

Sebelum berlangsung di Kota Sabang, pertemuan serupa telah dilaksanakan di Meulaboh, Aceh Barat, yang melibatkan masyarakat dari wilayah selatan dan tenggara Aceh. Sedangkan pertemuan berikutnya akan berlangsung di Aceh tengah, Langsa dan Simeulue.

ADI WARSIDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polda Aceh: Dua Senpi Jenis M-16 Sisa Konflik di Aceh yang Diserahkan Warga Pidie Masih Aktif

8 September 2023

Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Winardy, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto, dan Kasubdit Tipidter AKBP Muliadi memperlihatkan dua senjata api jenia M-16 sisa konflik yang diserahkan tokoh maayarakat dalam konferensi pers di Polda Aceh, Kamis, 7 September 2023. Foto: PID Bidhumas Polda Aceh.
Polda Aceh: Dua Senpi Jenis M-16 Sisa Konflik di Aceh yang Diserahkan Warga Pidie Masih Aktif

Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Winardy sebut 2 senpi jenis M-16 yang diserahkan warga Pidie pekan lalu masih aktif.


Jejak Darah dan Sejarah Rumoh Geudong yang Kini Dirobohkan

25 Juni 2023

Rumoh Geudong. Dok. Museum HAM Lorong Ingatan
Jejak Darah dan Sejarah Rumoh Geudong yang Kini Dirobohkan

Bukti pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Rumoh Geudong dirobohkan. Berikut peristiwa sejarah yang terjadi di Rumah Geudong.


18 Tahun Lalu, Jurnalis Ersa Siregar Tewas dalam Konflik Bersenjata di Aceh

29 Desember 2021

Ersa Siregar. wikipedia.org
18 Tahun Lalu, Jurnalis Ersa Siregar Tewas dalam Konflik Bersenjata di Aceh

Jurnalis RCTI, Sory Ersa Siregar tewas dalam konflik bersenjata di Aceh pada 29 Desember 2003.


Kontras Tagih Komitmen Jokowi Terhadap KKR Aceh

24 Oktober 2017

Presiden Joko Widodo saat menyambut Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos Thongloun Sisoulith di Istana Bogor, Jawa Barat, 12 Oktober 2017. TEMPO/Subekti.
Kontras Tagih Komitmen Jokowi Terhadap KKR Aceh

Jokowi diminta menerbitkan peraturan oresiden yang mendukung kerja-kerja KKR Aceh.


KKR Aceh Terbentuk, Ini Persoalan di Depan Mata

25 Agustus 2016

Pengunjuk rasa dari Gerakan Mahasiswa Peduli Hak Asasi Manusia (GMPHM) Universitas Malikussaleh melakukan aksi memperingati Hari HAM Internasional, di Lhokseumawe, Provinsi Aceh, 10 Desember 2015. Mahasiswa meminta pemerintah Aceh mengeluarkan surat keputusan (melegalkan) panitia Komisi dan Rekonsilasi (KKR) Aceh dan mendesak pemerintah Indonesia mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat di Aceh dan di tanah air. ANTARA FOTO
KKR Aceh Terbentuk, Ini Persoalan di Depan Mata

Nasir menjelaskan keberadaan KKR Aceh mempunyai persoalan hukum.


TNI Minta Din Minimi Dihukum  

21 Juli 2016

Pimpinan kelompok sipil bersenjata Nurdin Ismail alias Din Minimi. ANTARA/Syifa Yulinnas
TNI Minta Din Minimi Dihukum  

"Panglima TNI katakan, itu anak saya. Siapa yang membunuh TNI, harus lewati proses hukum dulu."


Pemerintah dan DPR Bahas Pemberian Amnesti Din Minimi  

21 Juli 2016

Din Minimi, Kepala Bin Sutiyoso, dan fasilitator perundingan damai Gerakan Aceh Merdeka-RI Juha Christensen di kamp Din di Aceh.(Dokumentasi Juha Christensen)
Pemerintah dan DPR Bahas Pemberian Amnesti Din Minimi  

Bambang Soesatyo menyebutkan pemberian amnesti kepada Din Minimi merupakan janji negara.


Calon Anggota Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Aceh Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan  

18 Juli 2016

Ilustrasi Bendera Aceh berlambang Bulan Bintang. ANTARA/Rahmad
Calon Anggota Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Aceh Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan  

Dari 21 calon yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan, akan dipilih tujuh orang sebagai anggota Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Aceh.


Korban Kekerasan TNI di Aceh Tuntut Jokowi Tegakkan HAM  

18 Mei 2016

dok. TEMPO/ Arie Basuki
Korban Kekerasan TNI di Aceh Tuntut Jokowi Tegakkan HAM  

KontraS Aceh mendesak pemerintah memulihkan hak-hak keluarga korban karena peristiwa itu dilakukan oleh negara.


Kelompok Bersenjata Myanmar Belajar Perdamaian ke Aceh

17 Februari 2016

Mantan petinggi juga Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, memberikan kata sambutan dalam acara puncak peringatan 10 tahun Memorandum of Understanding Helsinki Finlandia, di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, 15 November 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Kelompok Bersenjata Myanmar Belajar Perdamaian ke Aceh

Selama di Aceh kelompok bersenjata tersebut menemui pejabat daerah dan organisasi kemasyarakatan.