TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkukuh meminta pemerintah Australia memberikan penjelasan dan sikap resmi atas penyadapan yang dilakukan intelijen Negeri Kanguru terhadap sejumlah pejabat Indonesia, termasuk dirinya.
"Kalau Australia juga ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, saya masih tetap menunggu penjelasan dan sikap resmi Australia berkaitan dengan penyadapan itu," kata SBY di kantor Kepresidenan, Rabu, 20 November 2013.
Menurut SBY, ia akan mengirimkan surat resmi kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott ihwal sikap Indonesia. "Malam ini, saya akan kirim surat ke Perdana Menteri Tony Abbott. Surat resmi saya yang sudah kami persiapkan untuk memintakan penjelasan dan sikap resmi Australia terhadap kejadian penyadapan ini."
Laporan penyadapan Australia terhadap Indonesia pertama kali dimuat harian Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013. Harian itu memberitakan tentang keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan negara-negara lain. Laporan juga menyebutkan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan AS di Jakarta.
Laporan terkini dari lansiran media berita Australia itu menyebutkan bahwa penyadapan dilakukan Australia terhadap Presiden SBY selama 15 hari pada Agustus 2009. Selain SBY, penyadapan dilakukan kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri. Kesemua laporan itu berdasarkan pada bocoran dokumen dari mantan intelijen AS, Edward Snowden.
PRIHANDOKO
Terpopuler
Disurati Istana, Jokowi Pindahkan Pohon Palem
Ini 4 Jam Perjalanan Novi Amilia dan Sopir Taksi
Diperiksa KPK 7 Jam, Muka Atut Memerah
Indonesia Disebut Juga Sadap Australia
Max Sopacua: Direksi TVRI Coba Suap Saya
Boediono Disadap, Ini Jawaban BlackBerry
Farhat Abbas Sindir Wali Kota Bandung di Twitter
