TEMPO.CO, Surabaya - Kepala Sub-Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Suparti, menyambut baik wacana polisi wanita diperbolehkan berjilbab. Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman menyampaikan hal itu beberapa hari lalu. “Banyak polwan menunggu kabar baik ini,” kata Suparti di ruang kerjanya, Rabu, 20 November 2013.
Menurut dia, selain menutup aurat, polwan juga akan tampil lebih anggun dan cantik. Di lingkungan kepolisian, kata Suparti, banyak polwan yang mengenakan jilbab di luar jam dinasnya. Namun, bila sedang berdinas, mereka menanggalkan jilbabnya.
Suparti mengakui aturan mengenai pakaian dinas di kepolisian sangat ketat. “Jangankan jilbab, sepatu, topi, dan aksesori saja banyak aturannya,” kata Suparti.
Menurut Suparti, beberapa polwan bagian intel dan reserse kriminal telah lama mengenakan jilbab. Sebab, kedua bagian ini memang tidak memakai pakaian dinas, melainkan mengenakan pakaian sipil. “Kalau di Aceh, kan, sudah banyak polwan berjilbab,” katanya.
Suparti mengaku belum tahu pasti bagaimana aturan berjilbab bagi polwan tersebut. Apakah nanti warna jilbabnya disamakan dengan seragam dinas atau bagaimana. Menurut dia, seharusnya memang disesuaikan dengan warna seragam dinas supaya pas dan tampak menarik.
Ditanya kapan aturan jilbab diberlakukan, Suparti mengaku tidak tahu. Dia menduga, kemungkinan dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan, aturan ini akan sampai ke seluruh jajaran kepolisian. “Sepertinya sudah disahkan sama Pak Kapolri Sutarman di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Tunggu sajalah, ya,” kata Suparti.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sutarman memberi lampu hijau bagi anggota polwan yang ingin mengenakan jilbab saat berdinas. Di Aceh, kata dia, banyak polwan yang sudah berjilbab. "Itu hak asasi seseorang,” kata dia. “Tapi anggarannya belum ada. Jadi, kalau mau beli (sendiri), silakan."
DEWI SUCI RAHAYU
