MKEK Pusat Sebut dr Ayu Tidak Melanggar Etik

MKEK Pusat Sebut dr Ayu Tidak Melanggar Etik

Yahoo.com

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat menyatakan tidak ada pelanggaran etik dan disiplin dalam tindakan yang dilakukan oleh dr Dewa Ayu Sasiary Sp.OG bersama dengan dua orang rekannya, dr Hendry Siagian dan dr Hendry Simanjuntak di Sulawesi Utara. Putusan Majelis Kehormatan Etik Sulawesi Utara, sebelumnya juga sudah memutuskan tak ada pelanggaran yang dilakukan oleh para dokter.

“MKEK Pusat Sulawesi Utara menyatakan tidak ada kesalahan prosedur dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para dokter,” ujar Ketua MKEK Pusat Prijo Sidi kepada Tempo, Selasa, 26 November 2013. Menurut Prijo, berdasarkan hasil otopsi, kematian yang terjadi pada pasien Julia Fransiska Maketey terjadi karena emboli udara.

“Itu sifatnya unpredictable, dan bisa saja terjadi,” kata Prijo. Fenomena emboli udara itu, lanjut Prijo, memang jarang sekali terjadi. “Tapi para dokter diketahui sudah melakukan tindakan maksimal pada pasien,” ujar dia.

Dokter, ujar Prijo, tidak bisa menjamin kesembuhan pasien 100 persen. “Mereka sudah mengupayakan semaksimal mungkin,” kata dia. Jika dr Ayu dan kawan-kawan diputus bersalah dalam upaya hukum melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung, para dokter dan tenaga medis khawatir akan ada yurisprudensi untuk menuntut dokter jika pengobatan yang diberikan tidak menyembuhkan pasien.

Dokter Dewa Ayu Sasiary Sp.OG bersama dengan dua orang rekannya, dr Hendry Siagian dan dr. Hendry Simanjuntak, divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dengan tuduhan melakukan malpraktek terhadap Julia Fransiska Maketey yang meninggal saat melahirkan. Dokter Ayu langsung ditangkap di Balikpapan, sementara dua koleganya sudah masuk daftar pencarian orang (DPO).

Proses peradilan Ayu menarik simpati sejumlah dokter di daerah. Rencananya, mereka akan mogok berpraktek besok, aksi itu merupakan susulan setelah adanya demo di sejumlah daerah yang difasilitasi oleh sejumlah wadah profesi dokter.

SUBKHAN

Komentar (16)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
2
0
uda tau ada kemungkinan emboli,,kenapa g ad persiapan,,,ini nyawa bukan harta,,sekali hilang tinggal kenangan.... jika anda merasa anda sllu benar hidup anda tidak lebih seperti seekor lalat ijo....rame-rame..demo...mogok kerja....dewasalah....
1
0
MKEK atau badan pengawasan internal profesi/institusi tidak akan pernah netral/obyektif. Mereka hanya akan menghukum anggotanya kalo sudah berbuat kesalahan yang fatal. Kalo kesalahannya tidak fatal, mereka akan melindungi anggotanya. Semua kesalahan, mau fatal ataupun setengah fatal adalah sebuah kesalahan. Mereka yg berbuat salah harus mendapatkan hukuman, meskipun ringan. Ini untuk pembelajaran bagi semuanya jika kedepan mereka harus lebih hati-hati dan teliti, bukankah mereka selalu mengagungkan profesionalisme.
0
7
@LF: emboli it kaya gempa yg ga bisa diprediksi, angka kejadiannya kecil 1, diantara 20an ribu prsalinan. Jgnkan operasi emergensi, pd operasi yg terencana bahkan persalinan normal sekalipun bisa terjadi. Kl terjadi, hnya mujijat yg bisa mnyelamatkan pasien. Soal tandatangn sgt bisa diperdebatkan, tandatngan pasen yg sedang kesakitan krn kontraksi rahim pasti berbeda, blm lg pengakuan keluarga bhw mrk ada tandatngan (cuma merasa kurang penjelasan dr dokter). Dan pd kasus emergensi, hukum merperbolehkan dokter melakukan tindakan tanpa persetujuan pasien.
25
0
Kalo memang ada kemungkinan terjadi emboli udara seharusnya mereka tidak melakukan operasi atau disarankan ke pasien untuk melakukan operasi di rumah sakit yang lebih baik. Dihukum tidak sampai setahun tapi protes-nya menggema ke seluruh negeri. Seharusnya dokter2 merasa malu karena tidak mampu menyelamatkan pasien bukannya berdemo dan meninggalkan pasien. Dari proses penangkapan mereka saja kelihatan kalo mereka berusaha melarikan dari tanggung jawab bukannya menyerahkan diri secara suka rela dan menyerahkan semua pada proses hukum. Belum lagi pemalsuan tanda tangan :( Ikatan dokter musti tegas dong.
1
1
yang menjadi aneh adalah knapa MKEK ama MA gak sinkron gni yak?? bukannya yang lebih tau tentang SOP kedokteran itu MKEK? dan mereka udah sidang kode etik kan? tapi kok waktu putusan MA ada masalah PEMALSUAN TANDA TANGAN?? trus ada juga katanya gak reti infus gt.. lha gak ada dokter anestesi kah? kok bisa sesuai SOP yak?? *gak reti kedokteran..hhe
Selanjutnya
Wajib Baca!
X