Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR: Rupiah Anjlok Akibat Impor Kebablasan  

image-gnews
Harry Azhar Azis. TEMPO/Imam Sukamto
Harry Azhar Azis. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi pada masa krisis di tahun 2008 silam berbeda dengan yang dialami oleh pemerintah saat ini. Pasalnya, saat itu kurs rupiah anjlok, tapi tidak diikuti dengan defisit neraca transaksi berjalan.

“Artinya dulu sektor impor masih terjaga, sekarang tidak. Sekarang produk impor bablas masuk ke pasar kita,” kata dia saat dihubungi, Kamis malam, 28 November 2013. Seperti diketahui, kurs rupiah kemarin anjlok hingga menembus Rp 12 ribu per dolar AS.

Pada empat tahun silam, kurs rupiah anjlok hingga menyentuh level Rp 12 ribu per dolar AS. Saat itu, Indeks Harga Saham Gabungan turun sampai 50 persen.

Azis melanjutkan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini salah satunya disebabkan oleh impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin besar. Terlebih pemerintah belum berencana akan menaikkan harga BBM kembali setelah Juni lalu.

Masih besarnya impor BBM ini tak lepas dari kebijakan pemerintah berupa subsidi energi yang belum sepenuhnya pro-rakyat. Sebab, alokasi subsidi BBM masih sangat besar ketimbang untuk alokasi subsidi yang jauh lebih penting di anggaran pemerintah.

“Hati rakyat tidak dipikat dengan kebijakan yang berkaitan fundamental ekonomi, tetapi dengan jor-joran subsidi BBM,” katanya. “Rakyat yang kasihan. Mereka tidak paham kondisi perekonomian kita yang makin lemah ini.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain persoalan subsidi, Azis mempermasalahkan sikap pemerintah saat ini yang lebih mementingkan barang masuk dari luar negeri ke pasar domestik. Dia menilai mudahnya barang masuk ke Indonesia disebabkan oleh lemahnya lobi politik pemerintah di dunia internasional. Akibatnya, kondisi perekonomian tidak berdiri kuat dan kokoh dalam menjalankan kebijakannya.

Ia juga menyayangkan sikap Bank Indonesia yang tidak mementingkan strategi penguatan nilai rupiah. Harry kecewa dengan kebijakan bank sentral yang hanya menaikkan suku bunga saja.

Subsidi BBM sebesar Rp 36 miliar, menurut dia, telah menekan devisa negara yang saat ini hanya berjumlah Rp 92 miliar. “Tekanan kepada rupiah ini belum termasuk utang swasta yang sebanyak Rp 24 miliar,” katanya.

ALI HIDAYAT 

Berita Lain:
Dokter Surabaya Ciptakan Mobil Bertenaga Angin
Intel Dorong IT Sektor Pendidikan dan UKM  
Robonaut Rusia Ini ke Luar Angkasa pada 2014
WhatsApp Terpopuler, BBM Masih Jadi Favorit  
Mahasiswa ITB Bikin Game Kucing Edan  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

8 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

9 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

9 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

16 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

17 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


95 Persen Pakai Bahan Baku Lokal, Unilever Tak Terdampak Pelemahan Rupiah

1 hari lalu

95 Persen Pakai Bahan Baku Lokal, Unilever Tak Terdampak Pelemahan Rupiah

Unilever Indonesia mengaku tak terlalu terdampak dengan pelemahan rupiah karena mayoritas bahan baku mereka berasal dari dalam negeri.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Tingginya Suku Bunga the Fed dan Geopolitik Timur Tengah, Biang Pelemahan Rupiah

1 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersama jajaran Deputi Bank Indonesia saat menyampaikan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Februari 2024 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Perry Warjiyo mengatakan keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00 persen tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. TEMPO/Tony Hartawan
Tingginya Suku Bunga the Fed dan Geopolitik Timur Tengah, Biang Pelemahan Rupiah

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut pelemahan rupiah dipengaruhi oleh arah kebijakan moneter AS yang masih mempertahankan suku bunga tinggi.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.