TEMPO.CO, Jambi - Kejaksaan Tinggi Jambi tengah menyelidiki kasus penyimpangan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Tanjungjabung Timur. Pengerjaan proyek di kawasan Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara Ilir, itu dinilai penuh kejanggalan.
Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi, Masyroby, menjelaskan, kasus tersebut diketahui berdasarkan laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Aliansi Anti-KKN Jambi. Tim penyelidik juga melibatkan Kejaksaan Negeri Muarasabak dalam proses penyelidikan ini. Tim dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Syaifuddin Kasim.
“Setidaknya kami telah meminta keterangan 10 orang, mulai dari pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjungjabung Timur hingga pihak perusahaan kontraktor pelaksana,” kata Masyroby, Selasa, 3 Desember 2013.
Menurut Masyroby, proyek tersebut didanai oleh APBD Kabupaten Tanjungjabung Timur 2012 senilai Rp 6,69 miliar. Proyek dikerjakan oleh Bujang Murni alias Jhosua dengan menggunakan bendera PT Rudi Delapan Dua. Jalan yang seharusnya sepanjang 6 kilometer itu hanya dikerjakan sekitar 1 kilometer.
Penyimpangan lainnya, seperti yang diuraikan dalam laporan LSM Anti-KKN Jambi, volume tanah uruk yang digunakan tidak sesuai kontrak. Seharusnya 8.646,5 meter kubik, tapi yang digunakan hanya 2.000-3.000 meter kubik. Kualitas tanah juga rendah karena hanya diambil dari sekitar lokasi proyek dengan indeks plastisitas sekitar 4-5 persen. Padahal semestinya harus menggunakan tanah uruk kualitas A dengan indeks plastisitas 6-10 persen. Ketebalan fondasi jalan pun hanya sekitar 3-5 sentimeter dari seharusnya 15 sentimeter.
Laporan LSM Anti-KKN Jambi yang diketuai Muhammad Taufik tertanggal 25 September 2013 ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung, hingga Kapolri. “Sangat banyak penyimpangan,” kata Taufik.
Adapun berdasarkan pantauan Tempo, di lokasi proyek tersebut sedang dilakukan pembangunan jalan oleh PT Muria Indah. Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur mengucurkan lagi dana Rp 5,3 miliar dari APBD 2013.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjungjabung Timur, Muchlisin, tidak bersedia memberikan penjelasan meski telah beberapa kali dihubungi Tempo. Sedangkan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur, Sudirman, mengatakan harus dilakukan pengusutan bila memang ditemukan penyimpangan secara administratif maupun terindikasi adanya tindak pidana korupsi. “Sepenuhnya kami serahkan kepada penegak hukum," ujar Sudirman.
SYAIPUL BAKHORI
Baca juga:
Dituding Pencitraan, Jokowi: Salahkan Media
Kuliah Jokowi dan Sarapan Pagi Alex Noerdin
KPK Rekrut Tentara sebagai Kepala Keamanan
Paul Walker Tetap Ada di Fast Furious 7
Soal Jilbab Polwan, SBY Minta Polri Proporsional
Usul MK Dibubarkan, Rhoma Irama Diminta Simak UUD
Ini SMS Bu Pur ke Ani SBY Soal Proyek di Kemenpora
