TEMPO.CO, Surabaya - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya, Saleh Ismail Mukadar, menuding perkara gratifikasi jasa pungut yang menjerat Bambang Dwi Hartono sebagai politisasi. Kasus ini mencuat bersamaan waktu Bambang DH mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur di pilgub lalu. “Ada kepentingan politik yang luar biasa untuk menjegal Pak Bambang melalui kasus ini,” kata Saleh Mukadar kepada Tempo, Kamis, 6 Desember 2013.
Bambang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur setelah diperiksa delapan jam pada 27 November lalu. Bambang dianggap bersalah karena memberikan persetujuan dalam permintaan insentif pimpinan DPRD Kota Surabaya, Musyafak Rouf. Penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim tak menahannya karena dinilai kooperatif.
Saleh menilai perkara yang menjerat Bambang DH sebagai kasus aneh. Menurut dia, satu sen pun tidak ada kerugian negara. Perkara ini sengaja dimunculkan ketika Bambang DH maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Saat itu nama Bambang digadang-gadang berpasangan dengan Khofifah Indar Parawansa.
Saleh merasa kasus jasa pungut ini sengaja diulur-ulur penyelidikannya mendekati pemilu tahun depan. “Kasus ini dilempar untuk mengurangi kekuatan PDIP dan juga menggagalkan kemungkinan koalisi dengan PKB saat pilgub,” kata Saleh.
Ditanya apakah partai penguasa yang menghembuskan kasus ini, Saleh mengaku tak tahu. “Kamu tahu sendirilah dan bisa menyimpulkan sendiri seperti apa. Yang jelas tetap yang menghembuskannya adalah eksternal,” kata anggota DPRD Kota Surabaya ini.
Saleh berharap perkara ini segera selesai dan dapat membuat Bambang segera melenggang ke DKI Jakarta. “Saat ini semua elemen yang di PDIP ingin agar Bambang tidak terjerat kasus dan dapat bebas dari segala tuduhan” ujar Saleh
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut-sebut mewacanakan bekas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono, sebagai duetnya menggantikan Joko Widodo. Hal itu mungkin saja terjadi bila Jokowi maju sebagai calon presiden 2014 dan Ahok otomatis menggantikannya sebagai DKI 1.
Ahok memproyeksikan Bambang DH sebagai wakil gubernur. Secara pribadi, Ahok menyatakan memilih Bambang DH karena prestasinya membuat Kota Surabaya, Jawa Timur, menjadi modern dan lebih hijau. Kepada Tempo, Bambang DH mengaku telah “dipinang” Ahok. Berulang kali dalam berbagai kesempatan, kata Bambang, Ahok melontarkan keinginannya.
EDWIN FAJERIAL
Berita Lain:
Disebut Ada Mahasiswi Lain yang Alami seperti RW
Polisi Hentikan Kasus Flo, Istri Piyu
Dimarahi Jokowi, Kelurahan Menteng Atas Berbenah
Petinju Marangin Diduga Jadi Korban Salah Tembak
Enji, Suami Ayu Ting Ting, Diduga Mengeroyok
