Paket Bali Disepakati, Konferensi WTO Berakhir

Paket Bali Disepakati, Konferensi WTO Berakhir

Anggota delegasi berdiskusi pada hari kedua Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Badung, Bali, Rabu (4/12). ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah melalui perundingan alot selama lima hari, Pertemuan Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akhirnya mencapai hasil. Poin-poin perundingan yang masuk dalam paket Bali akhirnya disepakati pada Sabtu, 7 Desember 2013.

Menurut Direktur Jenderal WTO, Roberto Azevedo, paket Bali sangat bersejarah karena menjadi kesepakatan pertama yang dihasilkan WTO. “Untuk pertama kalinya dalam sejarah, WTO telah berhasil. Sebelumnya, saya menantang Anda semua, di Bali, untuk menunjukkan kemauan politik yang diperluka untuk sampai haris akhir, dan ternyata berhasil," kata Azevedo, seperti dikutip dari situs WTO.

Sehari sebelumnya, banyak kalangan khawatir paket Bali tidak bisa disepakati. Sebab, India dan negara maju masih bersitegang mengenai subsidi petani dan ketahanan pangan. Rencana India untuk menambah batas cadangan pangan negara dari 10 menjadi 15 persen terus diperdebatkan.

Negara maju khawatir, jika cadangan pangan terlalu banyak dan bocor, keseimbangan harga internasional akan terganggu. Usulan Indonesia dan negara berkembang lain agar subsidi pertanian mencapai 15 persen juga mendapat tentangan.

Setelah India melunak lantaran ada perubahan teks dalam paket Bali yang mengadopsi kepentingan mereka, hambatan lain muncul dari empat negara Amerika latin yang dimotori oleh Kuba. Kuba menghendaki WTO menunda rencana finalisasi poin fasilitasi perdagangan terkait boikot yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sikap Kuba didukung oleh Bolivia, Venezuela, dan Nikaragua.

Paket Bali atau Bali Package berisi sejumlah draf hasil pertemuan awal General Council of WTO di Jenewa, Swiss, akhir November 2013. Dalam paket Bali ada tiga hal yang menjadi bahasan utama, yaitu paket kebijakan untuk negara kurang berkembang, fasilitasi perdagangan, dan kebijakan mengenai perdagangan produk pertanian.

Dalam proposal kebijakan untuk negara berkembang, diajukan enam poin. Usulan ini pada dasarnya mendapat lampu hijau dari semua delegasi dalam pertemuan di Swiss tersebut. Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya memperjuangkan subsidi bagi sektor pertanian. Tujuannya agar pertanian negara berkembang dan negara maju sepadan sehingga kompetisi ekspor menjadi lebih adil.

FERY FIRMANSYAH


Terpopuler



Angie Pingsan Usai Diperiksa KPK
Chris John Takluk TKO di Tangan Simpiwe Vetyeka
Mutu Pendidikan Indonesia Terendah di Dunia
Dukun Cabuli Janda di Tempat Ibadah
Twitter Siap Diakses tanpa Internet

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
; $foto_slide_judul =

Musik/Film

; $foto_slide_judul =

Musik/Film

Wajib Baca!
X