Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi Selidiki Proyek Pengadaan Komputer  

image-gnews
Dok. TEMPO
Dok. TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Bulukumba - Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Bulukumba menyelidiki proyek pengadaan teknologi informasi dan komputer (TIK) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bulukumba yang menghabiskan anggaran Rp 2,14 miliar. Penyidik menilai bahwa dugaan pelanggaran hukum pada proyek pengadaan TIK di 85 sekolah dasar di Kabupaten Bulukumba sudah jelas terjadi mark-up anggaran.

Juru bicara Kepolisian Resor Bulukumba, Ajun Komisaris Polisi Andi Syarifuddin, Senin, 9 Desember 2013, mengatakan bahwa kasus tersebut akan segera ditingkatkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka. "Kami upayakan kasus pengadaan TIK digelar di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Desember ini, dan meningkatkan ke statusnya ke penyidikan," kata dia.

Menurut Syarifuddin, proyek itu sudah jelas bermasalah. Dari 50 saksi yang sudah diperiksa, polisi menemukan ketidakberesan pengadaan komputer yag digunakan di beberapa sekolah. Hal itu dibenarkan salah seorang penyidik, Brigadir Polisi Muhammad Ali. Menurut dia, yang bertanggung jawab terhadap kasus tersebut adalah panitia pengadaan dan rekanan.

"Sejumlah komputer pada pengadaan itu yang digunakan di beberapa sekolah cepat rusak," kata dia. Modusnya, ia menambahkan, yaitu adanya dugaan dengan cara menggelembungkan anggaran.

Saat dikonfirmasi Tempo, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bulukumba, Andi Akbar Amir, mengaku dirinya tidak tahu-menahu adanya masalah pada proyek itu. "Saya hanya menerima pertanggungjawaban dari tim yang mengawasi pengadaan barang tersebut. Soal teknis pengadaan, saya juga tak ikut campur karena sudah membentuk tim," kata dia.

Sedangkan rekanan, Direktur CV Sumber Harapan, H. Puddin, saat dihubungi menyatakan bahwa bukan dirinya yang kerjakan proyek pengadaan TIK itu. "Orang lain yang mengerjakan proyek itu dengan meminjam perusahaan saya," kata dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

JASMAN


Berita Lain:
Anggota Polisi Dikeroyok dan Mobilnya Dibakar
Widya Diketahui Sempat Berada di Minimarket 
Kereta Tabrak Truk Elpiji di Bintaro, Satu Tewas
Mayat Gadis ABG Ditemukan di Kebun Karet 
ABG 14 Tahun Dilaporkan Hilang di Meruya 
Kereta dan Truk Tangki Tabrakan di Bintaro
Tabrakan Kereta Ulujami Mirip Tragedi Bintaro 
Hotman Paris Yakin Enji Tak Terlibat Pengeroyokan 
Tabrakan Kereta Bintaro, Banyak Korban Terbakar

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Ilustrasi korupsi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Wakil Ketua KPK Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan dan Djarot Saiful Hidayat usai menghadiri penandatanganan komitmen bersama dalam rangka program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.


OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas ketika terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, sebelum diberangkatkan ke Jakarta di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/9) malam. OK Arya Zulkarnaen bersama enam orang, diantaranya pejabat pemerintahan Batubara dan pengusaha tersebut terjaring OTT oleh KPK terkait pengurusan sejumlah proyek di Batubara. ANTARA FOTO
OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.


Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Tersangka Direktur Utama PT Mahkota Negara Marisi Matondang (tengah). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.


Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Dok. TEMPO
Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.


Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PWU di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Jatim, 19 Oktober 2016. Dahlan Iskan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU tahun 2000-2010 diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kasus dugaan korupsi penjualan aset Badan Usaha Milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha (PT PWU). ANTARA FOTO
Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.