Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kejaksaan Sidik Korupsi Tanah Desa di Mojokerto  

image-gnews
Situs bangunan kuno, Candi Brahu, di kawasan bekas kota Kerajaan Majapahit, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. ANTARA/Ismar Patrizki
Situs bangunan kuno, Candi Brahu, di kawasan bekas kota Kerajaan Majapahit, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. ANTARA/Ismar Patrizki
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Negeri Mojokerto tengah menyidik dugaan penyalahgunaan tanah negara yang berujung pada tindak pidana korupsi. Penyidikan berawal saat bekas tanah kas desa (TKD) di Kota Mojokerto, Jawa Timur, diduga telah berpindah tangan menjadi milik pribadi dan diperjual-belikan.

"Dari bukti awal, ada dugaan diperjual-belikan," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto Andhi Ardhani, Jumat, 13 Desember 2013. Kejaksaan telah membentuk tim penyidik untuk mendalami modus tindak pidana dan mencari alat bukti lain.

Pemindahan aset tanah pemerintah menjadi milik pribadi itu terjadi saat proses perubahan status sejumlah desa menjadi kelurahan. Setidaknya ada empat desa yang berubah status menjadi kelurahan, yakni Desa Gunung Gedangan dan Meri di Kecamatan Magersari serta Desa Blooto dan Pulorejo di Kecamatan Prajurit Kulon.

Karena sudah tidak menjadi desa, maka kekayaan desa, termasuk tanah kas desa atau biasa disebut tanah bengkok, seharusnya menjadi aset pemerintah kota setempat. Namun, status kepemilikan salah satu bidang tanah bengkok di Desa Gunung Gedangan berubah jadi milik pribadi. "Pokoknya (status kepemilikan) sudah berpindah," kata Andhi.

Kejaksaan belum mengetahui berapa nilai kerugian negara dan bagaimana modus pemindahan status kepemilikan tanah kas desa tersebut. Kasus ini terungkap setelah Kejaksaan menerima laporan masyarakat. Sementara Kejaksaan fokus pada tanah kas desa di Gunung Gedangan, status tanah desa lainnya juga akan diselidiki.

Kejaksaan telah memintai keterangan sembilan orang, baik pejabat pegawai negeri sipil maupun bekas kepala desa, termasuk putra bekas Wali Kota Mojokerto Abdul Gani Soehartono. Diduga, Gani dan putranya, Erwin Wibowo, terlibat dalam perkara ini. Tanah kas yang diperjual-belikan itu diduga sempat diubah statusnya menjadi hak milik keluarga Gani, dan kini sudah berpindah tangan ke pihak lain.

Andhi membenarkan perkara ini terkait dengan Gani dan keluarganya. "Kalau keterkaitan, ada. Tapi sejauh mana, belum tahu," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mojokerto Dinar Kripsiaji membenarkan bahwa perkara ini sudah masuk penyidikan. "Tanah kas desa ada yang dijual, sehingga menimbulkan tindak pidana korupsi," kata Dinar. Menurut dia, telah terjadi tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bekas Wali Kota Mojokerto Abdul Gani Soehartono yang lengser pada 8 Desember 2013 lalu itu belum bisa dikonfirmasi. Gani telah memimpin Kota Mojokerto selama sepuluh tahun atau dua periode masa jabatan. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Mojokerto Ruby Hartoyo juga belum merespons saat dihubungi.

ISHOMUDDIN

Berita Lain:
Aset Melimpah dan Rumah Mewah Hercules
Tiga Kerugian Jika Jokowi Nyapres
Spesifikasi Wah Pesawat Presiden RI 
Pemilik Vila Bayar Massa Penolak Pembongkaran? 
Jadi Model Iklan, Jokowi: Saya Ganteng Enggak?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Ilustrasi korupsi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Wakil Ketua KPK Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan dan Djarot Saiful Hidayat usai menghadiri penandatanganan komitmen bersama dalam rangka program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.


OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas ketika terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, sebelum diberangkatkan ke Jakarta di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/9) malam. OK Arya Zulkarnaen bersama enam orang, diantaranya pejabat pemerintahan Batubara dan pengusaha tersebut terjaring OTT oleh KPK terkait pengurusan sejumlah proyek di Batubara. ANTARA FOTO
OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.


Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Tersangka Direktur Utama PT Mahkota Negara Marisi Matondang (tengah). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.


Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Dok. TEMPO
Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.


Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PWU di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Jatim, 19 Oktober 2016. Dahlan Iskan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU tahun 2000-2010 diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kasus dugaan korupsi penjualan aset Badan Usaha Milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha (PT PWU). ANTARA FOTO
Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.