Dukung Pencapresan, Seknas Jokowi Berdiri 11-12-13

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Warga menyapa  gubenur DKI Jakarta Joko Widodo usai berolahraga di hari bebas kendaraan bermotor di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (8/12). Gubenur DKI Jakarta Jokowi disela-sela kesibukannya menyempatkan berolahraga dan menyapa warga yang beraktivitas di kawasan tersebut . TEMPO/Dasril Roszandi
Warga menyapa gubenur DKI Jakarta Joko Widodo usai berolahraga di hari bebas kendaraan bermotor di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (8/12). Gubenur DKI Jakarta Jokowi disela-sela kesibukannya menyempatkan berolahraga dan menyapa warga yang beraktivitas di kawasan tersebut . TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Nasional Joko Widodo atau Seknas Jokowi baru berumur enam hari. Seknas ini dibentuk di Jakarta pada 11 Desember 2013 lalu. Ketua Presidium Seknas Jokowi, Muhammad Yamin, mengatakan Seknas dideklarasikan di Jakarta oleh 100 orang. Pelopornya, kalangan aktivis 1980-an. "Teman-teman angkatan saya," kata Yamin, Senin, 16 Desember 2013.

Mereka memandang Jokowi sebagai tokoh yang mampu membawa perubahan. "Kami bukan anak kemarin sore yang ikut euforia Jokowi, melainkan sudah lama mau perubahan. Kami lihat tokoh yang mampu perubahan mengemban adalah Jokowi," kata dia.

Menurutnya, Seknas dibentuk sebagai wadah dukungan dari berbagai daerah kepada Jokowi untuk menuju RI-1. Menurutnya, dalam empat bulan terakhir semakin banyak kabupaten yang mendukung pencapresan Jokowi. "Data kami ada 140 titik di berbagai Kabupaten. Di satu Kabupaten bisa ada dua titik," kata mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan ini.

Dia menyebut, di antaranya Palembang, Medan, Lampung, Surabaya, Cirebon, Brebes, Tegal, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Nama gerakan pendukung itu pun beragam dan unik. Ada Pondok Jokowi Presidenku, Gong Jokowi, hingga yang bernama Jokowi alias Jaringan Organisasi Komunikasi Warga Indonesia.

Yamin mengaku, sudah berkali-kali berembuk dengan perwakilan daerah-daerah itu. Selama ini, mereka menggunakan dana pribadi dalam bergerak. Sekarang, ia sedang menggagas saweran Jokowi. Ia ingin masyarakat bisa menyumbang meski hanya Rp 5 ribu. Nantinya, dana yang terkumpul akan digunakan untuk membuat atribut kampanye Jokowi.

Langkah konkret lain saat ini menurutnya adalah pendaftaran relawan. "Kami persiapkan setiap minggu ada acara di Bundaran HI untuk pendaftaran relawan," ujar Yamin.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Mereka yang berminat akan dilatih menjadi juru kampanye. Sementara, mereka memusatkan kegiatannya di sekretariat, di Jalan Kendal, Menteng, Jakarta Pusat. "Tapi minggu depan pindah ke Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan," kata pria yang mengaku masih aktif sebagai pengacara di Publica Law Firm.

Meski sudah bergerak, Yamin menyebut tak pernah minta persetujuan ataupun melapor keberadaan Seknas pada Jokowi. Dia sendiri hanya bertemu Jokowi secara tidak sengaja di beberapa acara. "Kami enggak mau ganggu Pak Jokowi. Dia akan tahu sendiri," dia menambahkan.

ATMI PERTIWI


Topik Terhangat
Kecelakaan Kereta Bintaro | SEA Games Myanmar | Pelonco Maut ITN | Vila Liar Puncak | 30 Tahun Slank

Berita Terpopuler
Turis Asing pun Tak Jemu ke Kwatisore
Madonna Face Lift ala Kim Kardashian Agar Cantik
Kerennya Naluri Warga Kayan Mentarang Saat Berburu
Melihat Identitas Orang Dayak di Kayan Mentarang
Lancome Rilis Parfum Harga Fantastis Rp 820 Juta

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

47 menit lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.


9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

1 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

2 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.


Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.


Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

7 jam lalu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Bakal Capres Ganjar Pranowo, dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima bibit Mari Sejahterahkan Petani (MSP) di Rakernas IV PDIP. Dok. PDIP
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.


Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

7 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai mengumumkan bahwa Jokowi telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang perizinan impor menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi untuk beberapa barang bawaan dari luar negeri. Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 17 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?


Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

8 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.


Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

8 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.


Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

15 jam lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

16 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.