Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua Komisi Hukum: 70 Persen Kepala Daerah Korup  

image-gnews
Mantan Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika (kanan) berfoto bersama penggantinya Pieter Zulkifli usai penetapan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). Pieter menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi III DPR. ANTARA/Puspa Perwitasari
Mantan Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika (kanan) berfoto bersama penggantinya Pieter Zulkifli usai penetapan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). Pieter menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi III DPR. ANTARA/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum DPR Pieter C. Zulkifli Simabuea mengatakan sekitar 70 persen kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, terjerat kasus korupsi. Politikus Partai Demokrat ini mengatakan fenomena ini menunjukkan rusaknya mental para pejabat publik di Indonesia.

"Ini membuktikan mental pejabat publik sakit berat. Harusnya mereka memikirkan fakir miskin, malah mereka menjadi fakir mental," kata Pieter di Jakarta, Selasa, 17 Desember 2013.

Namun Pieter membantah jika maraknya kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi karena desakan mengumpulkan modal untuk kampanye Pemilu 2014. "Tak ada alasan yang bisa membenarkan korupsi para kepala daerah," ujarnya.

Menurut dia, persoalan berkampanye itu soal strategi. "Sepanjang menjadi anggota DPR, saya tidak pernah meminta bantuan siapa pun untuk kampanye. Semua dari usaha saya sendiri," kata Pieter.

Untuk menangani kasus korupsi di daerah-daerah ini, Pieter mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengembangkan jaringan ke daerah-daerah lain di luar Jakarta. Agar bisa berekspansi, Pieter mengatakan, KPK perlu memperbanyak jumlah penyidik.

"Kalau jumlah penyidik lebih banyak, saya yakin masalah korupsi lebih banyak lagi yang ditindaklanjuti. Di negara seperti Jepang saja penyidiknya ribuan, di KPK baru 60-70 orang," kata Pieter.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka suap sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi. (Baca juga: Atut Juga Jadi Tersangka Kasus Alkes Banten)

Dalam kasus ini, Atut diduga bersama-sama dengan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, menyuap Akil Mochtar saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi.

Selain kasus pilkada, sejumlah kasus korupsi lain juga menyeret nama kepala daerah. Bupati Karanganyar Rina Iriani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perumahan Griya Lawu Asri di Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, yang merugikan negara sekitar Rp 18,4 miliar. Dalam korupsi ini, Rina diduga menikmati Rp 11,1 miliar.

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE


Terpopuler

Atut Tersangka, Golkar: Tiada Maaf bagimu 

Atut Tersangka, Rano Karno Disiapkan Jadi Gubernur 

KPK Resmi Tetapkan Atut sebagai Tersangka

Terkait Suap MK, Atut Bertemu Akil di Singapura

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR: BUMDes Didesain Untuk Memakmurkan Desa

26 Mei 2022

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai
DPR: BUMDes Didesain Untuk Memakmurkan Desa

BUMDes sudah masuk dalam UU Cipta Kerja. Harus diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.


Pegawai Protokol Dibekali Mental Baja untuk Layani Anggota DPR

7 Maret 2022

Kepala Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR RI Suratna saat memberikan sambutan dalam Bimbingan Teknis Keprotokolan di Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022). Foto: Jaka/nvl
Pegawai Protokol Dibekali Mental Baja untuk Layani Anggota DPR

Pegawai Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR diharapkan mengasah mental baja yang tidak mudah mengeluh dan harus siap setiap saat.


Baleg Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 Ke Sulawesi Selatan

9 Februari 2022

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Oji/Man
Baleg Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 Ke Sulawesi Selatan

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami isi RUU dan dapat memberi masukan.


Anggota DPR Nilai Penundaan Umrah Langkah Bijak Cegah Omicron

19 Desember 2021

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo
Anggota DPR Nilai Penundaan Umrah Langkah Bijak Cegah Omicron

Keputusan penundaan ini diambil setelah melakukan diskusi dan berdialog dengan para pihak.


Gobel Yakin Pelabuhan Patimban Percepat Kegiatan Ekspor

19 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat serah terima Terminal Kendaraan Pelabuhan Patimban, di Subang, Jabar, Jumat, 17 Desember 2021.
Gobel Yakin Pelabuhan Patimban Percepat Kegiatan Ekspor

Dengan beroperasinya Pelabuhan Patimban, maka kegiatan logistik menjadi lebih cepat dan mudah.


Bawang Putih dari Cina 507 Ribu Ton per Tahun, Andi Akmal Minta Kurangi Impor

19 Desember 2021

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah mengurangi importasi bawang putih yang tiap tahun mencapai 507 ribu ton per tahun.
Bawang Putih dari Cina 507 Ribu Ton per Tahun, Andi Akmal Minta Kurangi Impor

Besaran angka importasi bawang putih pada menjadikan Indonesia sebagai negara importir terbesar di dunia terhadap komoditas tersebut.


Gus Muhaimin: Revolusi Industri Ubah Cara Kerja Manusia dari Manual ke Digital

12 Desember 2021

Gus Muhaimin saat menghadiri Dialog Kebangsaan bertajuk Pemimpin Idaman Milenial dalam Visi Kerja dan Usaha di Jakarta, Minggu, 12 Desember 2021.
Gus Muhaimin: Revolusi Industri Ubah Cara Kerja Manusia dari Manual ke Digital

Gus Muhaimin mendorong kaum muda memiliki kemampuan, menyesuaikan dan memanfaatkan berbagai kemajuan.


DPR Apresiasi Pemerintah Tanggap Darurat Bencana Semeru

12 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi tanggap darurat yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),
DPR Apresiasi Pemerintah Tanggap Darurat Bencana Semeru

BNPB sebagai pelaksana komando serta pengkoordinasian dari berbagai unsur dalam penanganan bencana.


DPR Dorong Pemerintah Percepat Relokasi Tempat Tinggal Korban Erupsi Semeru

12 Desember 2021

Komisi VIII DPR RI meninjau sejumlah posko pengungsian Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban akibat erupsi Gunung Semeru di Desa Penanggal, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Jumat, 10 Desember 2021.
DPR Dorong Pemerintah Percepat Relokasi Tempat Tinggal Korban Erupsi Semeru

Mayoritas pengungsi menyatakan trauma berat dan sangat ingin direlokasi tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman.


Salurkan Bantuan Bencana Semeru, Komisi III: Dukungan Publik Luar Biasa

11 Desember 2021

Salurkan Bantuan Bencana Semeru, Komisi III: Dukungan Publik Luar Biasa
Salurkan Bantuan Bencana Semeru, Komisi III: Dukungan Publik Luar Biasa

Penanganan dampak erupsi juga harus dilihat dalam konteks pandemi Covid-19.