Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Proyek Pengurangan Emisi Rentan Korupsi  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
www.satudunia.net
www.satudunia.net
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Program pengurangan emisi berlabel Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dinilai sarat potensi korupsi. “Proyek ini lemah secara kelembagaan, sedangkan penegak hukum masih korup dan dikhawatirkan mudah menyeleweng,” kata Deputi Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, Dedi Haryadi, dalam sebuah diskusi pengelolaan hutan di Jakarta, Ahad, 22 Desember 2013. 

Menurut Dedi, program pemerintah itu memiliki anggaran jumbo yang melibatkan anggaran triliunan rupiah. Catatan TII menyebutkan, Indonesia berpeluang menggaet dana REDD+ hingga US$ 765 juta saban tahun dalam 4-8 tahun mendatang. Sejumlah donor berjanji mengucurkan dananya, antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia sebesar US$ 9,2 juta, Australia senilai lebih dari US$ 100 juta, dan Jerman US$ 92,6 juta.

Manajer Program Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Bernardinus Steni, menjelaskan dana REDD+ yang bernilai jumbo inilah yang berpotensi besar disalahgunakan pengelolanya. Terlebih, kata dia, pemilihan umum legislatif dan presiden bakal digelar kurang dari lima bulan lagi. "Harus diperiksa betul siapa yang dapat, jangan-jangan konstituen partai tertentu," ucap Bernardinus dalam kesempatan yang sama.

REDD merupakan skema untuk memberi imbalan bagi negara yang berhasil mengurangi emisi karbon dengan menekan tingkat kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Pengurangan emisi ini diperhitungkan sebagai kredit karbon, yang diserahkan ke lembaga pendanaan untuk menyediakan kompensasi finansial bagi negara peserta yang melindungi hutannya. Sejak 31 Agustus 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah membentuk Badan Pengelola REDD+.

Bernardinus mengakui, pemerintah pusat telah memasukkan strategi untuk menangkal korupsi di REDD+, semisal dengan memperbaiki tata kelola kehutanan dan memastikan manfaat program dibagi adil kepada yang berhak. Namun, jaring pengaman serupa tak muncul dalam strategi di level provinsi. “Struktur lembaga pengelola dibentuk ala kadarnya tanpa desain yang memastikan kerangka pengaman sosial, termasuk pencegahan korupsi, berjalan,” katanya.

Untuk mengatasi peluang korupsi itu, Dedi menyarankan pemerintah memperbaiki tata kelola internal lembaga REDD+ dan lembaga yang relevan. Perlu pula ada perbaikan kualitas penegakan hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang selayaknya dimulai dari sistem rekrutmen para pemimpinnya. Selain itu, kata Dedi, relasi kuasa dan informasi antara pemerintah, pebisnis, dan masyarakat sipil perlu dibenahi agar tak lagi timpang.

Kepala Badan Pengelola REDD+ Heru Prasetyo menyatakan, selama ada dana yang terlibat, apalagi dengan nilai besar, potensi korupsi pasti ada. Meski tak bisa 100 persen menyingkirkan peluang korupsi, Heru mengatakan, program kerja Badan Pengelola dirancang untuk memperkecil potensi itu dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam semua kegiatan di pusat dan daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Salah satu syarat bagi tiap proyek REDD+ adalah keterbukaan informasi pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakannya," ucapnya. Jika ada penyelewengan kewenangan ataupun dana, Heru berjanji langsung melaporkannya kepada penegak hukum agar menimbulkan efek jera. "Tidak akan dibiarkan, meski nilainya kecil."

BUNGA MANGGIASIH

Terpopuler
Tolak Mega-Jokowi, Kader PDIP Deklarasikan PROJO
Dua Hari Penahanan, Atut Nyapu dan Ngepel Lantai?
Ada Upaya Menjegal Rano Karno Menjadi Gubernur 

Di Bursa Capres PDIP: Ongkos Politik Jokowi Murah
Ponsel Tercerdas Tahun 2013 Adalah...
Penguasa Dinasti Atut Chosiyah Berikutnya
SBY Tunjuk Rano Karno Lantik Wali Kota Tangerang
Hannah Al Rashid Kecewa Sistem Casting di Jakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pendukung Bersorak Setiap Prabowo Sebut Nama Titiek Soeharto, Ini Profil Anak Keempat Presiden RI ke-2

39 hari lalu

Titiek Soeharto. TEMPO/Nickmatulhuda
Pendukung Bersorak Setiap Prabowo Sebut Nama Titiek Soeharto, Ini Profil Anak Keempat Presiden RI ke-2

Setiap kali Prabowo menyebut nama Titiek Soeharto, pendukungnya bersorak. Berikut profil pemilik nama Siti Hediato Hariyadi.


Masa-masa Akhir Jabatan Presiden RI dari Sukarno hingga Jokowi, Beberapa Berakhir Tragis

44 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan warga penerima manfaat pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut Presiden memastikan Pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Masa-masa Akhir Jabatan Presiden RI dari Sukarno hingga Jokowi, Beberapa Berakhir Tragis

Tujuh Presiden RI miliki cerita pada akhir masa jabatannya. Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi punya takdirnya.


Sejak Kapan Megawati Menjadi Ketua Umum PDIP?

11 Januari 2024

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejak Kapan Megawati Menjadi Ketua Umum PDIP?

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa disebut sebagai ketua umum partai terlama di negeri ini. Sejak kapan?


Mengenang Gus Dur: Berikut Profil, Pemikiran, hingga Prosesi Pemakamannya

1 Januari 2024

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. dok. TEMPO
Mengenang Gus Dur: Berikut Profil, Pemikiran, hingga Prosesi Pemakamannya

Genap 14 tahun kepergian Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Berikut kilas balik profil dan perjalanannya sebagai ulama dan presiden ke-4 RI.


COP28: Isu Utama Apa yang Dibahas di Konferensi Perubahan Iklim PBB?

28 November 2023

Logo 'Cop28 UEA' ditampilkan di layar saat upacara pembukaan Pekan Keberlanjutan Abu Dhabi (ADSW) bertema 'Bersatu dalam Aksi Iklim Menuju COP28', di Abu Dhabi, UEA, 16 Januari 2023. REUTERS/Rula Rouhana
COP28: Isu Utama Apa yang Dibahas di Konferensi Perubahan Iklim PBB?

Ini isu-isu utama dalam perundingan COP28 selama dua minggu yang dimulai pada 30 November di Dubai.


Konsekuensi Hukum dari Amar Putusan MA di Kasus Polusi Udara: Ini Tindakan yang Wajib Dilakukan

20 November 2023

Sejumlah aktivis Koalisi IBUKOTA melaksanakan aksi damai di depan Balaikota DKI Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023. Aksi menyikapi polusi udara yang melanda DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung dalam beberapa bulan terakhir menempatkan warga dalam keadaan bahaya. Selain mengancam kesehatan, polusi udara juga dapat mengancam keselamatan jiwa, terutama bagi kelompok rentan yakni anak kecil, lansia, dan orang yang memiliki penyakit bawaan. Ironisnya, respons pemerintah dalam menghadapi masalah ini terlihat kurang serius, meski pada Senin (13/8/2023) kemarin, Presiden Joko Widodo telah menggelar Rapat Terbatas dengan jajaran menteri dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. TEMPO/Subekti.
Konsekuensi Hukum dari Amar Putusan MA di Kasus Polusi Udara: Ini Tindakan yang Wajib Dilakukan

Sementara Menteri Kesehatan diminta untuk menghitung penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran atau polusi udara di Provinsi DKI Jakarta.


ASRRAT 2023 Kembali Digelar, Mantan Menristek Ungkap 3 Hal Menuju Net Zero Emission

7 November 2023

Bambang Brodjonegoro. ANTARA
ASRRAT 2023 Kembali Digelar, Mantan Menristek Ungkap 3 Hal Menuju Net Zero Emission

NCCR kembali menyelenggarakan pemeringkatan Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) 2023. Mantan Menristek Ungkap 3 Hal menuju Net Zero Emission.


Catatan 10 Tahun Terakhir Pertemuan Jokowi - SBY, Terakhir di Istana Bogor

5 Oktober 2023

07-nas-SBY-Jokowi
Catatan 10 Tahun Terakhir Pertemuan Jokowi - SBY, Terakhir di Istana Bogor

Pada 2 Oktober 2023, Presiden Jokowi bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ini catatan pertemuan mereka.


Megawati Haqul Yakin Ganjar Jadi Presiden RI ke-8, Jokowi: Habis Dilantik Besoknya Langsung...

2 Oktober 2023

Bakal Calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri saat mengjadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IV PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Megawati Haqul Yakin Ganjar Jadi Presiden RI ke-8, Jokowi: Habis Dilantik Besoknya Langsung...

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi meyakini Ganjar Pranowo menang Pemilu 2024 dan menjadi Presiden RI ke-8.


Planet Ban Ajak Masyarakat Merawat Motor untuk Menekan Polusi Udara

20 September 2023

Pemeriksaan emisi gas buang pada sepeda motor di Planet Ban. (Planet Ban)
Planet Ban Ajak Masyarakat Merawat Motor untuk Menekan Polusi Udara

Planet Ban mengajak para pemilik kendaraan roda dua melakukan perawatan motor sebagai upaya menekan tingkat emisi gas buang.