TEMPO.CO, Kairo - Perdana Menteri Mesir Hazem Beblawi pada Selasa, 24 Desember 2013, menyatakan gerakan Al-Ikhwan al-Muslimun sebagai kelompok teroris. Tudingan ini dilontarkan setelah terjadi serangan bom mobil terhadap gedung kepolisian di Mansoura yang menewaskan setidaknya 14 orang.
Kecaman Beblawi terhadap kelompok itu datang hanya beberapa minggu menjelang referendum konstitusi baru. Referendum ini merupakan langkah penting pertama menuju demokrasi sejak penggulingan presiden Muhammad Mursi, 3 Juli.
“Perdana Menteri Beblawi mengumumkan Al-Ikhwan al-Muslimun sebagai organisasi teroris,” kata kantor berita Mesir, MENA, mengutip pernyataan juru bicara kantor perdana menteri, Sherif Showky.
Pengadilan Mesir sebelumnya telah mengeluarkan larangan kegiatan-kegiatan Al-Ikhwan, kelompok pendukung utama Mursi. Ototitas Mesir menuduh kelompok ini mendanai dan melatih kelompok garis keras di Semenanjung Sinai. Pernyataan Beblawai ini dinilai sebagai langkah pemerintah untuk terus mengucilkan Al-Ikhwan menjelang referendum konstitusi.
Selasa pagi, bom mobil menghantam satu kantor polisi di kota Mansoura, menewaskan setidaknya 14 orang. Sumber-sumber keamanan mengatakan ledakan di kota utara Kairo itu menyebabkan sebagian dari gedung itu ambruk. Selain itu, lebih dari 100 orang dikabarkan cedera.
“Mayoritas korban adalah polisi. Ledakan itu disebabkan satu bom mobil,” kata Omar al-Shawatsi, Gubernur Daqahleya.
Berbagai aksi kekerasan terus muncul setelah penggulingan Mursi. Setelah Mursi digulingkan, pemerintah sementara Mesir mengumumkan peta jalan bagi transisi. Rencananya, pada 14 dan 15 Januari 2014, Mesir akan menyelenggarakan referendum konstitusi baru. Konstitusi itu, jika disetujui, akan diikuti oleh pemilihan parlemen dan presiden pertengahan 2014.
CNA | RAJU FEBRIAN