Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Siap-siap, Air Bersih Bakal Langka di Indonesia  

image-gnews
Eksekusi penggusuran rumah di dekat Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Jakarta, (30/11). Penggusuran dilakukan untuk mengembalikan fungsi Waduk Ria Rio sebagai tempat penampungan air dan ruang terbuka hijau. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Eksekusi penggusuran rumah di dekat Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Jakarta, (30/11). Penggusuran dilakukan untuk mengembalikan fungsi Waduk Ria Rio sebagai tempat penampungan air dan ruang terbuka hijau. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy Priyatna, mengatakan Indonesia akan menghadapi kelangkaan air bersih dalam beberapa tahun kedepan.

Sebab, kata Dedy, aliran mata air kebanyakan tidak ditampung dan langsung masuk ke laut. "Indonesia berlimpah air, tapi daya tampungnya sangat rendah," kata dia dalam paparan di kantornya, Selasa, 24 Desember 2013.

Data Bappenas tahun 2012 menyebutkan daya tampung air di Indonesia hanya mencapai 54 meter kubik per kapita per tahun. Angka ini jauh lebih rendah dari kebutuhan air sebanyak 1.975 meter kubik per kapita per tahun.

Menurut Dedy, fakta tersebut menunjukkan peringkat Indonesia dalam hal penyediaan air yang berada hanya satu tingkat di atas Ethiopia. Dibandingkan negara berkembang dan maju, daya tampung air Indonesia jauh lebih rendah.

Dedy mencontohkan daya tampung air di Thailand yang mencapai 1.277 meter kubik per tahun per kapita, Meksiko 1.104 meter kubik per tahun per kapita, dan Amerika Serikat 5.991 meter kubik per tahun per kapita.

Untuk mendongkrak daya tampung air, Dedy mengatakan, pemerintah akan menggenjot pembangunan dam, waduk, dan situ. Proyek-proyek tersebut sangat penting untuk menambah daya tampung air di setiap daerah agar tidak terbuang percuma.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dedy juga mencontohkan DKI Jakarta yang minim waduk dan hanya mampu mengelola air sebanyak 2,7 persen dan sisanya masuk ke sungai. "Karena itu, seringkali saat musim hujan kita kebanjiran dan kekeringan di musim kemarau," ujar Dedy.

MAYA NAWANGWULAN

Terpopuler


Usul KPK Kurangi Utang Negara Rp 2.000 Triliun  
Di Tahanan, Gerak-gerik Atut Disorot CCTV  
Cerita Airin Soal Tangisan Atut  
Koruptor Incar Dana Optimalisasi Rp 26,96 Triliun  
Dibesuk Airin, Gubernur Atut Menangis  
Pencipta AK-47 Meninggal di Usia 94 Tahun
Ki Kusumo: Peluang Jokowi Nyapres Akan Mirip Obama  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meninjau kawasan IKN di Kalimantan Timur. Instagram
Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi


ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat | Foto: freepik, image by wirestock
ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.


Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

gedung bappenas setkab.go.id
Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.


BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.


Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.


Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/ Bappenas, Dr. Gellwynn Jusuf
Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.


Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

KSIxChange bertajuk
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Dr Sri Yanti ,Direktur Kelautan dan Perikanan , Kementerian PPN/Bappenas dalam acara Launching Multistakeholder Platform For sustainable Fisheries
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat


Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.