TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menanggapi santai "serangan" bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Timur Fathorrasjid yang menduga pelaksanaan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) penuh penyimpangan dan korupsi.
Menurut Soekarwo, program-program seperti P2SEM, beras miskin (raskin), dan jalan lain menuju kesejahteraan rakyat (jalin kesra) tetap berjalan terus meskipun ada orang-orang yang mempermasalahkannya. “Program-program seperti itu untuk membela kepentingan masyarakat miskin, jadi harus jalan terus,” kata Soekarwo, Senin, 30 Desember 2013.
Baca Juga:
Menurut Soekarwo, program P2SEM ataupun jalin kesra diadakan untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur. Dia menambahkan bahwa program-program tersebut pastinya selalu dievaluasi dalam segala hal, termasuk penyebaran sampai proses administrasinya. “Jika memang ada satu atau dua orang yang mempermasalahkan, tidak dapat menghentikan program-program itu,” kata dia.
Soekarwo menambahkan, tidak ada masalah dengan program-program pro-rakyat miskin tersebut karena tujuannya baik. Yang menjadi masalah, kata dia, adalah segelintir individu yang mengkorupsi. “Jangan langsung salahkan programnya, tetapi dilihat dari sisi yang lain termasuk individunya,” kata Soekarwo.
Kamis, 27 Desember 2013, Fathorrasjid yang baru dipenjara 4,5 tahun dalam perkara penyimpangan dana P2SEM Rp 5,8 miliar mengadakan jumpa pers. Dia mengatakan bahwa pihak yang paling bertanggungjawab dengan timbulnya korupsi dalam penyaluran dana P2SEM adalah eksekutif.
Menurut Fathor, program jalin kesra juga mempunyai kemiripan dengan P2SEM. Ia mencurigai program dengan biaya ratusan miliar yang dikucurkan mendekati pemilihan gubernur 2008 itu. Fathor mengatakan bahwa tidak selayaknya dia dipenjara sendirian karena beberapa orang ikut terciprat dana itu. Menurutnya, 99 anggota DPRD Jatim periode 2004-2009 harusnya juga diadili dalam perkara yang sama.
EDWIN FAJERIAL