TEMPO.CO, Banyuwangi - Kepala Cabang PT Askes Banyuwangi, Adi Sunarno, mengatakan pemerintah Banyuwangi dibuat kelabakan oleh pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang mulai berlaku 1 Januari 2014. Sebab, PT Askes Banyuwangi hanya memiliki 30 petugas yang harus melayani Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. "Kami kekurangan petugas," kata dia, Selasa, 31 Desember 2013.
Menurut Adi, 30 petugas itu harus dibagi ke-11 rumah sakit. Di antaranya tujuh rumah sakit di Banyuwangi, dua rumah sakit di Situbondo, dan dua rumah sakit di Bondowoso.Jadi, setiap rumah sakit hanya dilayani dua petugas PT Askes. Petugas-petugas itu berfungsi untuk mengurus berbagai administrasi perihal proses klaim biaya pengobatan.
Padahal, Adi menjelaskan, selain melayani 70 ribu peserta dari pegawai negeri sipil (PNS), BPJS Banyuwangi juga mendapat limpahan 552.737 peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kategori PBI sebelumnya adalah keluarga miskin penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Selain itu, peserta BPJS juga berasal dari TNI dan Polri.
Adi menjelaskan, dia bingung karena selain harus melayani administrasi di rumah sakit, BPJS harus membuka layanan untuk pendaftaran peserta baru dan melakukan sosialisasi. PT Askes Jawa Timur baru melakukan perekrutan petugas baru pada Februari mendatang.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi Dinas Kesehatan Banyuwangi Kurnianto mengatakan, klaim dari BPJS Kesehatan nantinya akan dibayarkan melalui dinas kesehatan. Dari dinas, dana kemudian didistribusikan ke rumah sakit. Saat ini, kata dia, pihaknya mensosialisasikan penerapan BPJS ke 45 puskesmas.
Sebab, petugas puskesmas nantinya harus melakukan pemilahan terhadap pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit. Pemilahan itu untuk mengkategorikan apakah pasien termasuk peserta BPJS, Jamkesda, atau Surat Pernyataan Miskin. "Karena ada 59 ribu keluarga miskin belum masuk BPJS," kata dia.
IKA NINGTYAS
