Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sengketa Pilgub Riau, Warga Menolak Diulang  

image-gnews
TEMPO/Arif Fadillah
TEMPO/Arif Fadillah
Iklan

TEMPO.CO, Pekanbaru - Puluhan warga Riau yang tergabung dalam paguyuban berbagai suku menolak pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur Riau. Penolakan ini sebagai respons terjadinya sengketa pemilihan umum kepala daerah Riau. Warga meminta DPRD Riau memproses agar Gubernur Riau terpilih Annas Maamun-Arsyadjuliandi Rahman segera dilantik.

"Kami mendukung hasil pemilihan Gubernur Riau periode 2013-2018 yang sudah ditetapkan KPU Riau," kata Koordinator Lintas Paguyuban Riau Nasrin A. Iswana kepada wartawan, Senin, 6 Januari 2014.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Riau sudah memutuskan dalam rapat pleno, 6 Desember 2013 lalu, pasangan Annas Maamun-Arsyadjuliandi Rahman memenangi pilkada Riau. Namun hingga kini pasangan Annas-Arsyad belum juga dilantik menyusul gugatan yang dilayangkan rivalnya, Herman Abdullah-Agus Widayat, ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Nasrin, pemenang pilgub Riau adalah Annas-Arsyad yang sudah ditetapkan KPU Riau. Kemenangan tersebut mutlak di 10 kabupaten dari 12 daerah di Riau. Adapun pasangan Herman Abdullah-Agus Widayat hanya memperoleh suara 854.240 atau 39,25 persen dan menang di dua kabupaten. Nasrin menilai gugatan pasangan Herman-Agus tidak masuk akal lantaran mereka sudah dinyatakan kalah.

Menurut dia, pelantikan gubernur terpilih harus segera dilakukan untuk menghindari konflik di masyarakat. "Kami minta Annas Maamun-Andi Rachman segera dilantik. Jika putusan MK menggelar pilgub ulang, MK bisa memicu perpecahan di Riau," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

RIYAN NOFITRA

Berita Terpopuler :
Lembaga Kajian Syiah Tutup Gara-gara Surat MUI Yogya
SBY Dianggap Cari Simpati di Harga Elpiji
Soal Harta Perwira, Kapolda Emoh Berkomentar
Suami Cut Tari Buka Suara Soal Isu Orang Ketiga
Justin Bieber Mesra Lagi dengan Selena Gomez
Suami Cut Tari Pernah Berjanji Tak Akan Bercerai

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.