Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moratorium Hotel di Yogya Terancam Gagal  

image-gnews
Hotel
Hotel
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kebijakan pengaturan pembatasan hotel di Kota Yogyakarta, yang sedianya dilakukan per 1 Januari 2014, terancam tak berjalan dengan baik, menyusul banyaknya permohonan izin baru yang masuk dari investor.

Pemerintah Kota Yogyakarta beralasan tak bisa berbuat banyak tatkala pengajuan pembangunan hotel baru itu sudah masuk sebelum tenggat pemberlakuan kebijakan moratorium yang berlaku hingga 2016.  “Lha, ini sudah banyak yang masuk sebelum tanggal 1 Januari 2014, jadi tetap kami proses. Kami juga tak bisa menolak,” kata Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Setiono, di sela pembahasan perizinan proposal hotel baru, di Balai Kota Yogyakarta, Senin, 6 Januari 2014.

Setiono mengakui, sejak rencana pembatasan hotel di Kota Yogyakarta diumumkan, kalangan investor dari berbagai daerah Indonesia berlomba-lomba memasukkan permohonan izin sebelum tenggat. Jumlahnya mencapai 100-an proposal. “Sebanyak 25 persen dari jumlah yang diajukan itu hotel berbintang,” kata dia.

Lantaran ratusan proposal sudah masuk duluan, ujar Setiono, pemerintah tetap akan memprosesnya. “Kalau 100 hotel itu persyaratannya memenuhi semua, ya kami juga tak bisa melarang,” kata Setiono.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Desakan dari berbagai kalangan agar pemerintah kota membatasi pertumbuhan hotel dan lebih fokus membangun ruang publik juga terus diserukan aktivis, seniman, hingga kalangan DPRD sendiri. “Yogya sudah terlalu sumpek dan penuh hotel, saatnya pemerintah membangun ruang publik yang bisa dinikmati semua lapisan warga, bukan hanya pemilik modal,” kata Ketua Komisi A, DPRD Kota Yogyakarta, Chang Wendryanto.

Menurut dia, pemerintah dapat mengambil peran dengan mengeluarkan kebijakan yang sifatnya lebih tegas sebelum meloloskan izin hotel-hotel baru itu. ”Misalnya pemetaan wilayah, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh,” kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DKI Lanjutkan Sumur Resapan pada 2023, tapi Tidak Masif karena Banyak Kendala

16 November 2022

Kondisi sumur resapan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Desember 2021. TEMPO/Ridho Fadilla
DKI Lanjutkan Sumur Resapan pada 2023, tapi Tidak Masif karena Banyak Kendala

Pemprov DKI harus teken memorandum of understanding (MoU) untuk mendirikan sumur resapan di aset milik TNI dan polisi.


Wali Kota Tinjau Rencana Lokasi Pembangunan Kampus IAIN Bima

5 Oktober 2021

Walikota Bima Tinjau Rencana Lokasi Pembangunan Kampus IAIN
Wali Kota Tinjau Rencana Lokasi Pembangunan Kampus IAIN Bima

Beberapa sekolah yang menjadi tujuan kunjungan kerja Walikota Bima akan menjadi alternatif pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) .


Anies Baswedan Larang PT Jakpro Bangun Stadion BMW, Jika..

28 Desember 2018

Seorang warga melintas di lahan Taman BMW di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 4 Desember 2018. Tempo/Imam Hamdi
Anies Baswedan Larang PT Jakpro Bangun Stadion BMW, Jika..

Anies Baswedan menargetkan pembangunan Stadion BMW yang digarap PT Jakpro sudah bisa dimulai tahun depan.


Pembangunan Gedung World Capital Tower Dipercepat

28 Agustus 2017

Ilustrasi pembangunan gedung. TEMPO/Imam Sukamto
Pembangunan Gedung World Capital Tower Dipercepat

Progres pembangunan gedung World Capital Tower (WCT) di Mega Kuningan sudah mencapai 70 persen.


Kompensasi KLB Pengembang di Jakarta Tercatat Rp 2,3 Triliun  

16 Agustus 2017

Suasana bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Rawa Bebek di Jakarta Timur, 6 Januari 2016. ANTARA FOTO
Kompensasi KLB Pengembang di Jakarta Tercatat Rp 2,3 Triliun  

Pemerintah DKI Jakarta mengalihkan pencatatan piutang atas kewajiban kompensasi pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB).


Alasan DPD Ingin Bangun Gedung Baru  

11 Agustus 2017

Ketua DPD Oesman Sapta Odang menggelar open house pada hari kedua Lebaran di rumahnya di Jalan Karang Asem Utara, Jakarta, 26 Juni 2017. TEMPO/Arkhelaus Wisnu
Alasan DPD Ingin Bangun Gedung Baru  

Ketua DPD Oesman Sapta Odang menjelaskan alasan pentingnya pembangunan gedung baru untuk lembaganya.


Pembangunan Signature Tower, SCBD akan Surati Presiden  

13 Juli 2017

Lokasi pembangunan gedung pencakar langit, Signature Tower di kawasan Sudirman Central Bussines District (SCBD) masih kosong dan belum ada aktifitas pembangunan. Jakarta, Sabtu, 8 April 2017. Tempo/Fajar Pebrianto
Pembangunan Signature Tower, SCBD akan Surati Presiden  

Pemprov DKI Jakarta juga perlu membahas kawasan terpadu SCBD, tempat Signature Tower dibangun.


DKI Tunda Bahas Izin Pembangunan Gedung Tertinggi se-Asean

16 Juni 2017

Lokasi pembangunan gedung pencakar langit, Signature Tower di kawasan Sudirman Central Bussines District (SCBD) masih kosong dan belum ada aktifitas pembangunan. Jakarta, Sabtu, 8 April 2017. Tempo/Fajar Pebrianto
DKI Tunda Bahas Izin Pembangunan Gedung Tertinggi se-Asean

Danayasa Arthatama sudah membuat panduan rancang kota atau urban design guidelines (UDGL) di kawasan perkantoran itu.


Desain Gedung Kesenian Jawa Barat Dipilih Lewat Sayembara

13 Mei 2017

Wakil Gubernur Deddy Mizwar memaparkan pandangannya dalam diskusi bertema bincang-bincang banjir Bandun Selatan di Aula Barat ITB, Bandung, Jawa Barat, 26 Mei 2016. Pihak pemerintah yang diwakili Wakil Gubernur Deddy Mizwar mewacanakan penegakan hukum yang lebih keras karena permasalahan DAS Citarum melibatkan beberapa kabupaten. TEMPO/Prima Mulia
Desain Gedung Kesenian Jawa Barat Dipilih Lewat Sayembara

Wakil Gubernur Jawa barat, Deddy Mizwar, mengatakan desain pemenang sayembara pembangunan gedung kesenian Jawa Barat diumumkan pekan depan.


Gedung Baru Bareskrim Polri Habiskan Dana Rp 646 Miliar  

20 April 2017

Kepala Polri, Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Narkotika Nasional, Budi Waseso, hadir dalam acara groundbreaking pembangunan gedung Bareskrim Mabes Polri Sisi Barat di Jakarta, 20 Februari 2017. Tempo/Fajar Pebrianto
Gedung Baru Bareskrim Polri Habiskan Dana Rp 646 Miliar  

Mantan Kabareskrim Komjen Budi Waseso malu karena banyak tamu asing yang disambut tikus di gedung lama Bareskrim.