Tokoh Lama di DPR Kurang Laku

Editor

Pruwanto

image-gnews
Sejumlah anggota dewan memainkan telepon genggamnya saat berlangsungnya Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara II, Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, (12/4). TEMPO/Tony Hartawan
Sejumlah anggota dewan memainkan telepon genggamnya saat berlangsungnya Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara II, Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, (12/4). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:Publik memiliki cenderung menginginkan tokoh baru yang duduk mewakili mereka di Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan hasil survei Lembaga Cirus Surveyors Group, kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang rendah berdampak pada tingkat keterpilihan para legislator terpilih 2009 itu.

“Sebanyak 39,7 persen responden menyatakan tidak akan memilih lagi anggota DPR yang duduk pada periode sebelumnya," kata Kadek Dwita Apriani, Direktur Riset Cirus saat memaparkan hasil surveinya di Restoran Pulau Dua, Senayan, Ahad 5 Januari 2013.

Cirus melakukan survei terhadap 2.200 responden di 33 provinsi pada 20 November-30 Desember 2013. Lembaga ini mengklaim tingkat kepercayaan surveinya mencapai 95 persen dengan margin of error-nya kurang lebih 2 persen.

Menurut Kadek, sebanyak 37,1 persen responden menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun 23,2 persen menyatakan akan memilih tokoh yang kini menjadi anggota DPR. "Ini merupakan angka yang sangat kecil," ujar dia.

Rendahnya tingkat keterpilihan kembali anggota DPR, kata dia, dipengaruhi oleh kinerja mereka yang dinilai gagal. Misalnya dalam memperjuangkan anggaran untuk kepentingan rakyat, sebanyak 53,6 persen responden menyatakan anggota DPR gagal melakukannya.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Begitupula fungsi pengawasan yang dianggap 51,9 persen responden tidak dilakukan dengan baik. Bahkan 47,9 persen responden menilai DPR tidak menelurkan perundang-undangan yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat.

Andriano A Chaniago, pengamat kebijakan publik yang hadir dalam pemaparan survei tersebut menyatakan bahwa survei ini adalah bentuk tamparan bagi anggota DPR. "Atas perlakuan mereka yang seharusnya memperbaiki diri," katanya.

TRI SUHARMAN

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

10 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

15 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.