Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jaksa Ungkap Nama Dada dan Edi Sis Dihilangkan

Editor

Eni Saeni

image-gnews
Mantan walikota Bandung, Dada Rosada. ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Mantan walikota Bandung, Dada Rosada. ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Seorang jaksa yang menjadi saksi kasus suap hakim Setyabudi dalam sidang mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada dan bekas Sekretaris Daerah Edi Siswadi mengungkapkan nama kedua terdakwa dihilangkan dalam putusan majelis hakim (untuk perkara korupsi bansos).

"Karena itulah kemudian kami melakukan banding atas putusan majelis hakim ke Pengadilan Tinggi Bandung," kata Aprilyana Purba, atau biasa disapa April, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Bandung, Kamis, 9 Januari 2014.

Jaksa April adalah pimpinan tim jaksa penuntut kasus korupsi dana Bantuan Sosial Kota Bandung 2009-2010 di PN Tipikor Bandung pada 2012 lalu. Sidang kasus dengan tujuh terdakwa ini dulu dipandu majelis hakim pimpinan hakim Setyabudi Tejo Cahyono, yang kini terpidana kasus suap hakim.

April mengatakan, dalam dakwaan kasus Bansos, Dada dan Edi sudah disebut sebagai pelaku yang terlibat korupsi bersama-sama terdakwa Rohman dan kawan-kawan. "Karena kami analisis berkas penyidikan, jelas awalnya penyaluran dana Bansos melibatkan Pak Dada dan Pak Edi. Ada disposisi hubungan atasan-bawahan dengan tujuh terdakwa," kata dia.

Begitu pun dalam tuntutan jaksa atas Rohman cs, nama para bos Pemerintah Kota Bandung itu tetap disebut terlibat korupsi dana Bansos. "Cuma dalam putusan majelis hakim (untuk perkara korupsi Bansos), nama kedua terdakwa menghilang," kata dia.

Selain itu, April melanjutkan, majelis hakim hanya memutus ketujuh terdakwa masing-masing dengan penjara 1 tahun dan denda Rp 50 juta. Sedangkan jaksa menuntut para terdakwa 4 tahun penjara.  

Majelis juga cuma memutus bahwa kerugian negara akibat korupsi Bansos sebesar Rp 9,8 miliar dan sudah dikembalikan ke negara oleh para terdakwa. Sedangkan dalam dakwaan dan tuntutan jaksa, kerugian negara mencapai Rp 66,5 miliar sesuai hasil penghitungan jaksa penyidik. "Kerugian negara Rp 9,8 miliar berdasarkan hasil audit BPKP," ucap April.

Belakangan, majelis hakim banding memutus ketujuh terdakwa kasus korupsi Bansos dengan hukuman lebih berat, yakni 4 tahun penjara untuk dua terdakwa dan masing-masing 3,5 tahun penjara untuk lima terdakwa lain. Namun jaksa penuntut juga melakukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan banding tersebut. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kasasi kami lakukan masih terkait kerugian negara (Rp 66,5 miliar) dan pihak lain yang terlibat keterlibatan Dada dan Edi yang belum dimuat dalam putusan banding," kata jaksa wanita berambut tebal dan panjang itu. 

Meski melakukan banding hingga kasasi, April emoh menyebut adanya intervensi serta suap dari Dada dan Edi terhadap majelis hakim pimpinan Setyabudi maupun majelis hakim banding. "Soal peran terdakwa (Dada dan Edi) dalam penanganan perkara Bansos, saya tidak tahu," kata April.

April enggan menjelaskan alasan jaksa penuntut tak menggunakan diskresi meminta jaksa penyidik untuk menetapkan Dada dan Edi sebagai tersangka kasus korupsi Bansos. "Soal itu saya tak bisa menjelaskan," ujarnya menjawab ketua majelis hakim Nurhakim. 

Menyusul hakim Setyabudi, Herry Nurhayat, dan Toto Hutagalung, Dada dan Edi kini duduk di kursi terdakwa kasus suap hakim dalam pengurusan perkara Bansos di pengadilan. Keduanya didakwa secara kumulatif menyuap majelis hakim pimpinan Setyabudi sebesar Rp 1,81 miliar dan US$ 160 ribu. 

Selain itu, Dada dan Edi didakwa menyuap hakim tinggi Serefina Pasti Sinaga sebesar Rp 500 juta. Juga didakwa mengubah Setyabudi, selaku penyelenggara negara, untuk mengurus upaya banding perkara Bansos di Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung Rp 1,29 miliar. 

ERICK P. HARDI 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

16 Desember 2022

Suasana salat Jenazah Haji Lulung di Masjid Al-Anwar, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Terlihat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ikut hadir, Selasa 14 Desember 2021 / Khanifah Juniasari
Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani


Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Sejumlah penyidik Bareskrim Mabes Polri membawa dokumen dan seperangkat alat komputer usai menggeledah ruangan Komisi E DPRD DKI Jakarta, 27 April 2015. Penggeledahan tersebut terkait perkara dugaan korupsi UPS (Uninterruptable Power Supply). TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.


Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

21 Juni 2016

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan keterangan kepada wartawan usai memenuhi pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 25 Februari 2016. Ahok kembali diperiksa Bareskrim sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan 49 paket uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD-P DKI Jakarta. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

Penyidik mengkonfirmasi sistem pelaporan anggaran kasus UPS kepada Ahok.


Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

9 Juni 2016

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul (kiri) dan Kepala Sub Direktorat V Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, Ajun Komisaris Besar Indarto, menjelaskan tentang perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di kantor humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2016. Tempo/Rezki A
Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

Polisi tak mendapat sinyal keterlibatan Ahok dan Lulung dalam kasus ini.


Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

15 Maret 2016

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung diperiksa Badan Reserse Kriminal Mabes Polri hari ini, Kamis, 25 Februari 2016. TEMPO/Ridian Eka Saputra
Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

Lulung menganggap kasus UPS sudah selesai.


Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

11 Maret 2016

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Frannoto
Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

Pelaku akan tertekan, begitu juga keluarga, hingga nanti pelaku dan semua turunannya menjadi stres.


Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

3 Maret 2016

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan UPS di Jakarta Barat, Alex Usman, berjalan memasuki ruang sidang jelang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 3 Maret 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

Alex juga dituntut membayar denda pidana Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.


Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

3 Maret 2016

Bareskrim menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferial Sofyan, 3 Maret 2016. TEMPO/Larissa Huda
Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

Selain melihat berkas, polisi juga membuka data mantan Ketua DPRD terdahulu


Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

3 Maret 2016

Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi memberikan keterangan seusai penggeledahan yang dilakukan  di kantornya. 3 Maret 2016. Tempo/Larissa
Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan kali ini untuk menindaklanjuti kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).


Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

3 Maret 2016

Ruang Ketua DPRD Presetio Edi Marsudi tengah digeledeh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. TEMPO/Larissa
Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

Penyidik masih mengumpulkan barang bukti terkait dengan kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).