Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DTKJ Sarankan Terminal Lintas Lebak Bulus  

image-gnews
Sejumlah calon penumpang bus menunggu bus di Terminal Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Lebak Bulus, Jakarta Selatan, (06/01). Tempo/Dian Triyuli handoko
Sejumlah calon penumpang bus menunggu bus di Terminal Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Lebak Bulus, Jakarta Selatan, (06/01). Tempo/Dian Triyuli handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Transportasi Kota Jakarta siap mengadvokasi permintaan karyawan bus antarkota dan antarprovinsi (AKAP) untuk bertahan di Lebak Bulus. "Paling tidak kami upayakan agar mereka tak kehilangan pekerjaan," ujar Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan kepada Tempo, Rabu, 8 Januari 2014.

Hari ini DTKJ langsung menggelar diskusi di aula terminal. Dimulai pukul 13.00 WIB, diskusi akan membahas kemungkinan pemindahan terminal tanpa perlu menyetop layanan yang sudah berlangsung.

"Solusinya adalah membuat terminal lintas tak jauh dari Lebak Bulus," ujarnya. Terminal tersebut tak perlu seluas Lebak Bulus, tapi tetap bisa melayani kebutuhan masyarakat dan memperkerjakan karyawan.

"Jadi terminal lintas itu busnya tak perlu mangkal di terminal, mereka punya pul sendiri," ujarnya. Ia mengatakan beberapa perusahaan otobus (PO) sudah menyewa pul di sekitar Lebak Bulus untuk mengantisipasi hal ini.

Pengamat transportasi dari Universitas Pancasila, Aulia Shanti, pun mengatakan hal senada. Namun ia menyatakan ada beberapa hal yang perlu dicermati. "Sistem pelayanan di terminal sekarang (Lebak Bulus) beda dengan terminal lintas, di sana nanti tidak boleh ada bus yang ngetem," ujarnya.

Jadi, menurutnya bila benar dibuatkan terminal lintas,  pelayanan bus harus diperbaiki. "Di terminal tak boleh ada antrean bus," ujarnya. Ia menyatakan koordinasi antara pul dan loket harus baik sehingga tidak merugikan kepentingan umum, seperti menimbulkan kemacetan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Koperasi Karyawan Bus AKAP, Sumardi, menyatakan relokasi awak bus dari Lebak Bulus ke tempat yang lebih dekat adalah harga mati. "Kami ini buangan dari Pulogadung pada 1990, masa kami dikembalikan lagi ke sana," ujarnya.

Ia menyatakan ide pemindahan bus kembali ke Pulogadung, Kalideres, dan Kampung Rambutan tak masuk di akal. "Bus dipindah enggak akan mati, orang-orangnya (karyawan) yang mati," ujarnya. Ia mengkhawatirkan sekitar 400 pegawai akan terkena pemecatan dalam kaitan dengan rencana pemindahan ini.

M. ANDI PERDANA

Terkait:
Polisi Dukung Terminal Lebak Bulus Ditutup

Bus di Lebak Bulus Tak Lagi Bayar Retribusi

Terminal Lebak Bulus Ditutup Pertengahan Januari

Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Tergenang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

8 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

44 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Direktur Hero Supermarket Hendy dan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi pada Badan Pangan Nasional Nyoto Nyoto Suwignyo dalam acara Launching Program Food Rescue bersama Hero Supermarket yang akan dilaksanakan di Hero Taman Alfa, Joglo, Jakarta Barat, pada Selasa, 21 Februari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.


PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

Pengunjung melihat suvenir resmi Presidensi G20 Indonesia yang dipamerkan di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu 27 Juli 2022. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Smesco Indonesia mengumumkan 20 UMKM yang akan menjadi pemasok resmi suvenir bagi anggota delegasi di ajang internasional G20. ANTARA FOTO/Syahrudin
PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.


KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

Sapma Pemuda Pancasila (PP), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta Gerkan Pemuda Ka'bah (GPK) melaporkan promo miras untuk Muhammad dan Maria yang dikeluarkan Holywings Indonesia ke Polda Metro Jaya, Jumat, 24 Juni 2022. Tempo/Arrijal Rachman
KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.


DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

Ilustrasi dana darurat (PIxabay.com)
DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.


Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Ilustrasi mudik dengan bus. ANTARA/Rony Muharrman
Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.


Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Ilustrasi mudik dengan bus. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.


Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara, Jakarta, Jumat 18 Desember 2020. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub mengoperasikan kembali layanan di Stasiun Jatinegara yang kini memiliki 8 jalur dengan 4 peron dan mengubah level crossing (lintas bawah) menjadi overpass (lintas atas) demi meningkatkan keselamatan penumpang. Stasiun Jatinegara juga dilengkapi eskalator serta lift untuk memudahkan penumpang, terutama bagi lansia, ibu hamil, dan disabilitas serta fasilitas penunjang seperti ruang kesehatan dan laktasi. Revitalisasi Stasiun Jatinegara yang berada di atas lahan 3.600 meter persegi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan baik bagi penumpang KRL maupun kereta jarak jauh. TEMPO/Subekti.
Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.