Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bea Keluar Mineral, Asosiasi Minta Dilibatkan

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Seorang pekerja sedang meratakan biji nikel di pertambangan milik Aneka Tambang di Pomalaa, Sulawesi Tenggara (30/3). REUTERS/Yusuf Ahmad
Seorang pekerja sedang meratakan biji nikel di pertambangan milik Aneka Tambang di Pomalaa, Sulawesi Tenggara (30/3). REUTERS/Yusuf Ahmad
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan diminta melibatkan Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan Asosiasi Mining Indonesia (AMI) dalam merumuskan Bea Keluar ekspor mineral. Ketua ATEI, Natsir Mansyur mengatakan hal itu perlu dilakukan karena ada aspek pertimbangan teknis dalam penetapan aturan bea keluar.

"Kami harap Kementerian Keuangan tidak sepihak menetapkan Bea Keluar," katanya dalam siaran persnya, Senin, 13 Januari 2014.

Natsir menilai keputusan pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan pemurnian sudah tepat. Menurut dia kebijakan itu sudah mengakomodasi semua kepentingan, baik dari pemerintah maupun kalangan pengusaha.

"Ekspor hasil olahan konsentrat tembaga 15 persen tetap berjalan, pemutusan hubungan kerja besar-besaran dapat terhindar, ekonomi daerah tetap bergerak, tujuan program hilirisasi Minerba pun berjalan," katanya.

Natsir mengatakan seharusnya untuk ekspor ore (mineral mentah) saat ini sudah tidak bisa dilakukan lagi. Sementara untuk mineral tembaga 15 persen izin usaha pertambangan (IUP), IUP pengolahan pemurnian, dan kontrak karya (KK) yang area bisnisnya jelas diperbolehkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Walaupun kontrak karya selama ini ekspor hasil olahan konsentrat di atas 20 persen, itu silakan saja. Ini kan jelas nilai tambahnya naik 30 persen dari 0,5 persen menjadi 15 persen," katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita Terpopuler :

iPad Air dan iPad Mini 2 Segera Masuk Indonesia ? 
DPR : Merger Pertamina-PGN Belum Disetujui
AP II : Amdal Lalu Lintas Halim Sedang Dikerjakan
Indonesia Larang Ekspor Mineral, Cina Panik
Amdal Lalu Lintas Bandara Halim Rampung Bulan Ini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemendag Optimistis Perdagangan Indonesia Kejar Vietnam jika Sepakati IEU-CEPA

22 hari lalu

Tumpukan peti kemas di Pelabuhan New Priok Container Terminal One (NPCT1) Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi penurunan ekspor dan impor pada Januari 2024. Nilai ekspor Januari 2024 turun jika dibandingkan bulan sebelumnya pada Desember 2023 yang sebesar 22,39 USD miliar. TEMPO/Tony Hartawan
Kemendag Optimistis Perdagangan Indonesia Kejar Vietnam jika Sepakati IEU-CEPA

Kementerian perdagangan sebut Indonesia bisa kalahkan Vietnam jika sudah melakukan kesepakatan perjanjian dagang dengan Uni Eropa (IEU-CEPA).


Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

26 hari lalu

Asap vulkanis yang keluar dari kawah Gunung Semeru terlihat dari Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur, Jumat 16 Februari 2024. Bedasarkan data Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada periode pengamatan Jumat (16/2) pukul 06.00-12.00 WIB Gunung Semeru mengeluarkan material vulkanik dengan 19 kali gempa letusan atau erupsi amplitudo 10-22mm selama 83-130 detik, 7 kali gempa Awan Panas Guguran (APG) amplitudo 3-8mm selama 39-51detik. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.


Ma'ruf Amin Dorong Selandia Baru Tingkatkan Ekspor Daging Sapi dan Domba Bersertifikat Halal ke RI

29 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas menghadiri agenda pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Winston Peters di Gedung Parlemen Selandia Baru, Rabu (28/2/2024). (ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden)
Ma'ruf Amin Dorong Selandia Baru Tingkatkan Ekspor Daging Sapi dan Domba Bersertifikat Halal ke RI

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong agar ekspor daging sapi dan domba bersertifikasi halal dari Selandia Baru ke Indonesia bisa ditingkatkan.


Ganjar Janji Jadikan Sulut Pintu Keluar-Masuk Ekspor Impor dari Utara RI: Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru

56 hari lalu

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa para pendukungnya saat kampanye terbuka perdana bertajuk Hajatan Rakyat di Lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat, Minggu, 21 Januari 2024. Ganjar Pranowo dan sejumlah tokoh nasional berkampanye terbuka untuk pertama kalinya yang dihadiri ribuan kader partai pendukung dan massa pendukung. TEMPO/Prima Mulia
Ganjar Janji Jadikan Sulut Pintu Keluar-Masuk Ekspor Impor dari Utara RI: Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru

Ganjar Pranowo berjanji akan menjadikan Sulut sebagai pintu keluar masuk ekspor-impor dari wilayah utara Indonesia.


34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali

18 Januari 2024

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker yang diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat daerah setempat di 36 Provinsi. Tempo/Tony Hartawan
34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali

Jawa-Bali merupakan daerah yang paling banyak menerima rice cooker gratis. Total anggaran program ini Rp 347 miliar.


Ekspor UMKM Masih Tertinggal Negara Tetangga, Jokowi: PR Buat Kita

7 Desember 2023

Presiden Jokowi meninjau barang dagangan warga saat berkunjung ke Pasar Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 6 Desember 2023, Dalam kunjungannya Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat dan pedagang hingga mengecek sejumlah harga kebutuhan pokok. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ekspor UMKM Masih Tertinggal Negara Tetangga, Jokowi: PR Buat Kita

Saat ini posisi ekspor UMKM Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Apa kata Jokowi?


Mentan Amran Genjot Kembali Upsus Produksi Padi dan Jagung di Jatim

23 November 2023

Mentan Amran Genjot Kembali Upsus Produksi Padi dan Jagung di Jatim

Rakor Upsus kali ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur yang merupakan produsen padi tertinggi nasional melalui inisiasi pertanian presisi, intensifikasi, dan optimalisasi lahan.


Ekspor Impor Oktober Melemah, Konflik Geopolitik dan Perlambatan Ekonomi Jadi Penyebab

16 November 2023

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Ekspor Impor Oktober Melemah, Konflik Geopolitik dan Perlambatan Ekonomi Jadi Penyebab

Fajar Hirawan mengatakan kinerja perdagangan ekspor dan impor yang menurun atau terkontraksi pada Oktober 2023 terjadi akibat fenomena global.


Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?

16 Oktober 2023

Ilustrasi Jejeran Rice Cooker. shutterstock.com
Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?

MKementerian ESDM akan memberikan bantuan 600 ribu unit rice cooker secara gratis, apa syaratnya?


Jokowi Perketat Barang Impor, Teten Beberkan Jenis Produk yang Bakal Diatur

6 Oktober 2023

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki serta Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan keterangan pers di sela acara AFPI UMKM Digital Summit 2023 di Convention Hall SMESCO, Jakarta pada Kamis, 21 September 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Perketat Barang Impor, Teten Beberkan Jenis Produk yang Bakal Diatur

Teten berujar Kabinet Indonesia Maju membahas pengetatan impor produk barang-barang konsumsi.