TEMPO.CO, Tangerang - Sejumlah warga Kota Tangerang mengikuti suara Bupati dan Wali Kota Tangerang yang menyatakan menolak proyek sodetan Ciliwung-Cisadane. Mereka khawatir gagasan yang kembali didorong oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tersebut akan membuat banjir di daerahnya lebih parah.
"Yang pasti proyek ini akan merugikan Tangerang sehingga berdampak pada banjir yang lebih besar," ujar Koordinator Wahana Fortuna Hijau Banten, Romli Revolvere, kepada Tempo, Selasa, 21 Januari 2014.
Beberapa hari lalu, Jokowi kembali menggaungkan ide membuat sodetan Sungai Cisadane-Ciliwung. Ide ini kembali digulirkan untuk menanggulangi banjir yang melanda Ibu Kota. Namun, ide ini ditentang oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen. Menurut dia, sodetan ini hanya akan memindahkan banjir dari Jakarta ke Tangerang. Penolakan juga meluncur dari Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah.
Senada dengan kedua kepala daerah itu, Romli mengatakan sodetan akan menambah beban Sungai Cisadane karena pengalihan debit Sungai Ciliwung. Kondisi saat ini saja, menurut dia, dari hulu hingga hilir Cisadane sudah terkena banjir karena luapan. Romli mencontohkan, seperti Desa Kohod, Kecamatan Pakuaji dan Desa Tanjung Burung, Teluk Naga, yang sudah hampir dua pekan terakhir ini terendam banjir dampak dari meluapnya Sungai Cisadane.
Dua desa yang berada di hilir Cisadane tersebut, menurut Romli, kian tahun semakin parah akibat sedimentasi sampah di muara tersebut." Jadi kami mendukung sikap pemerintah Tangerang yang tegas menolak sodetan tersebut," kata Romli.
Penolakan juga datang dari Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi. Bahkan, Ibnu Jandi sudah menolak rencana ini jauh sebelum Jokowi memimpin DKI Jakarta dan Ahmad Heryawan menjadi Gubernur Jawa Barat. "Dampak yang ditimbulkan dari sodetan Ciliwung-Cisadane ini akan menenggelamkan wilayah Tangerang," kata Ibnu.
Menurut Ibnu, tahun 2002 pemerintah pernah mendapatkan bantuan dana dari Japan Bank International for Cooperation (JBIC) sebesar Rp 1,3 triliun untuk melakukan proyek Sodetan Ciliwung-Cisadane. Namun, karena saat itu semua elemen masyarakat Tangerang menolak, maka proyek itu urung dilakukan dan dana itu pun akhirnya dikembalikan.
Banjir di Jakarta saat ini, kata Ibnu Jandi, merupakan akibat dari monopoli kebijakan pemerintah pusat dan DKI yang tidak pernah membagi pembangunan untuk wilayah penyangga dan semuanya bertumpu dan berada di DKI Jakarta.
JONIANSYAH
Berita Terkait :
Ahok: Gimana Enggak Banjir Kalau Tanggul Dibolongi?
Jokowi Rembuk Banjir di Katulampa, Ini Hasilnya
Alasan Jokowi Mau Pasang Badan untuk Pusat
Jakarta Banjir, Ruhut Tuntut Jokowi Minta Maaf
Jokowi: Jakarta Bangun Waduk Ciawi dan Sukamahi
Ahok: Kami Bawa Polisi, Mereka Bawa Golok
