TEMPO.CO, Bangkok - Pemerintah Thailand telah memberlakukan keadaan darurat selama 60 hari di Bangkok dan provinsi sekitarnya menyusul berbulan-bulan aksi protes oleh demonstran anti-pemerintah di ibukota. Pengumuman ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Thailand, Selasa 21 Januari 2014.
Status darurat ini akan memberi aparat keamanan kekuasaan baru untuk melarang pertemuan politik lebih dari lima orang, menyensor berita media, memberlakukan jam malam, dan menahan orang tanpa dakwaan.
Selama berminggu-minggu, pemerintah sudah khawatir tentang kemampuan mereka untuk melakukan pemungutan suara pada 2 Februari 2014 selama demonstrasi terus berlangsung di pusat kota Bangkok, tapi mereka mengatakan tidak memiliki pilihan hukum untuk menunda pemilu.
Pemilihan umum itu merupakan solusi politik yang ditawarkan Perdana Menteri Yingluck Shinavatra menghadapi tuntutan musuh politiknya yang meminta ia mundur. Namun, oposisi tak puas dengan inisiatif Yingluck yang menuntut dihentikannya pemungutan suara dan ditunjuknya dewan terpilih untuk memberlakukan reformasi politik yang luas sebelum menggelar pemilihan umum.
Setelah oposisi Partai Demokrat di negara itu memutuskan untuk memboikot pemungutan suara, pengunjuk rasa anti-pemerintah --yang digalang oleh Shutep Thaugsuban, eks politisi Demokrat-- kemudian mencegah puluhan kandidat untuk mendaftar untuk pemilu untuk melemahkan legitimasinya.
Smarn Lertwongrath, penasihat senior untuk partai yang berkuasa, Pheu Thai, mengatakan pemilu akan jalan terus meskipun mungkin ada masalah bagi pemilih di Bangkok dan provinsi-provinsi selatan, di mana sebagian besar pengunjuk rasa berhasil menghalangi pendaftaran calon. "Ini akan tetap berlangsung, kami yakin pada 2 Februari akan ada pemilu. Hanya beberapa masalah di Bangkok dan di provinsi selatan, " kata Lertwongrath .
Pemerintah Thailand sebelumnya sudah menyampaikan bahwa mereka mempertimbangkan untuk memberlakukan status darurat setelah melihat unjukrasa yang tak kunjung berhenti dan mulai naiknya eskalasi kekerasan. Demonstran berusaha menutup kantor-kantor pemerintahan sejak pekan lalu. Setidaknya satu orang tewas dan puluhan orang terluka ketika granat dilemparkan ke tengah pengunjuk rasa anti-pemerintah di pusat kota Bangkok, Jumat-Minggu 17-19 Januari 2014 lalu.
Voice of America | Abdul Manan