TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Hak Asasi Manusia, Human Rights Watch, menilai pola diskriminasi meningkat di Indonesia pada 2014. Hal itu dijabarkan dalam laporan tahunan Human Rights Watch 2014. Jaminan terhadap kelompok agama minoritas dan kepemimpinan perempuan semakin menurun.
"SBY hanya berbicara tanpa aksi saat menghadapi aparat pemerintah dan kelompok militan yang bertujuan mengekang hak perempuan dan kelompok agama minoritas," kata Phelim Kine, Direktur Human Rights Watch Wilayah Asia, dalam rilis yang diterima Tempo pada Rabu, 22 Januari 2014.
Menurut laporan itu, pemerintahan SBY gagal menegakkan hukum untuk melindungi kebebasan beragama. Human Rights Watch mengatakan, ratusan peraturan daerah yang mendiskriminasikan perempuan dan kelompok agama minoritas perlu dihapus atau direvisi. Pemerintah juga diminta membebaskan puluhan narapidana politik yang mayoritas aktivis dari Papua dan Maluku untuk menghormati perbedaan pendapat.
"Jika SBY tidak mengambil keputusan pada masa akhir kepemimpinannya, rezimnya akan mewariskan kegagalan melindungi hak rakyat Indonesia," ujar Phelim.
Berdasarkan pantauan Human Rights Watch, kondisi penegakan HAM di Papua masih kacau. TNI dan polisi masih melakukan tindak kekerasan tanpa bisa dijerat hukum. Mereka juga dituduh menggunakan senjata mematikan untuk melawan kelompok pendukung Papua Merdeka.
Terkait peraturan yang diskriminatif, laporan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan, terdapat 60 peraturan daerah baru yang diskriminatif terhadap perempuan pada 2013. Total ada 282 peraturan daerah yang dinilai diskriminatif. Sebanyak 79 peraturan, di antaranya, mengatur kewajiban secara hukum bagi perempuan mengenakan hijab.
Salah satu peraturan pemerintah yang dinilai diskriminatif adalah Undang-Undang Organisasi Masyarakat yang disahkan Juli tahun lalu. Human Rights Watch menilai peraturan itu diskriminatif, karena mewajibkan organisasi menganut paham monoteisme tanpa mempertimbangkan pandangan religius atau sekulernya.
"Banyak kebijakan pemerintah di tahun 2013 yang berefek negatif terhadap Hak Asasi Manusia. Tantangan ke depan, Indonesia perlu presiden yang bisa menempatkan perlindungan HAM sebagai prioritas," kata Kine.
NURUL MAHMUDAH
Terpopuler:
Akun Instagram Ani Yudhoyono Terpopuler di Dunia
Media Asing Soroti Ani Yudhoyono di Instagram
7 Ekspresi Sewot Ani SBY di Instagram
Jengkel Dicaci Maki, Ani SBY Sentil Istri Jokowi
