TEMPO.CO, Banyuwangi - Peneliti Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam Bosman Batubara mengatakan hanya 3,3 persen penduduk Jawa Timur yang bisa mengakses air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). "Dari 38 kabupaten atau kota di Jatim, hanya 15 PDAM yang sehat," kata Bosman di Banyuwangi, Kamis, 23 Januari 2014. Sebanyak 15 PDAM berstatus "sakit" dan tujuh lainnya "kurang sehat".
Berdasarkan data Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi) pada 2010, kata Bosman, 16 PDAM yang "sakit" terdiri atas tiga PDAM kota dan 13 PDAM kabupaten. Antara lain: PDAM Kota Mojokerto, Blitar, dan Ponorogo serta PDAM Kabupaten Kediri, Tulungagung, Pamekasan, Nganjuk, Lumajang, Bangkalan, Trenggalek, Sumenep, Lamongan, Pasuruan, Blitar, dan Ngawi. Sementara PDAM yang "kurang sehat" berada di Kabupaten Batu, Jombang, Bondowoso, Tuban, Sampang, Pacitan, dan Madiun.
Sedangkan PDAM "sehat" berada di Kota Surabaya, Malang, Madiun, Probolinggo, Kediri, dan Pasuruan serta Kabupaten Probolinggo, Jember, Gresik, Sidoarjo, Banyuwangi, Situbondo, Magetan, Malang, dan Mojokerto.
Bosman menjelaskan, PDAM "sakit" ataupun "kurang sehat" lantaran ada persoalan manajemen dan teknis. Persoalan manajemen, misalnya, mencakup sumber daya manusia yang rendah, rekrutmen direksi yang tidak akuntabel, tidak adanya tenaga kerja yang berkualifikasi baik, serta rendahnya penguasaan teknologi. Persoalan teknis antara lain sumber air baku yang terbatas, erosi di daerah hulu, dan jaringan yang sudah tua.
Berbagai persoalan yang mendera tubuh PDAM itu, kata Bosman, menyebabkan PDAM tidak bisa memperluas jaringan air bersih untuk masyarakat. “Sehingga banyak warga yang mengandalkan air sungai dan sumur."
Untuk mengatasi persoalan itu, kata Bosman, seharusnya penguasaan air minum berbentuk koperasi. Dengan bentuk koperasi, maka manajemen bertanggung jawab kepada anggota atau pelanggan air minum. "Kalau berbentuk perusahaan daerah, manajemen bertanggung jawab pada kepala daerah."
IKA NINGTYAS
