TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, putusan majelis hakim terkait uji materi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden sudah disepakati di Rapat Permusyawaratan Hakim sejak 24 Maret 2013. Saat itu Mahfud turut serta dalam rapat.
Gugatan agar pemilu legislatif dan presiden dilakukan serentak saat itu diajukan pakar komunikasi politik Effendi Gazali pada Januari 2013. "Hasilnya sudah ada. Dan saya kira tak akan berubah," kata dia.
Mahfud berbicara di tengah diskusi 'Pluralisme dan Demokrasi' di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hari ini, Kamis, 23 Januari 2014. Namun, saat ditanya apa putusannya, Mahfud bergeming. "Tunggu saja sebentar lagi."
Pembacaan putusan itu tertunda karena banyak kasus pilkada yang lebih diprioritaskan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah harus menyelesaikan kasus pilkada dalam kurun 14 hari setelah didaftarkan. "Setelah kasus pilkada agak lengang, eh Pak Akil malah tertangkap KPK."
Ditanya soal kemungkinan adanya lembaga politik yang ingin memanfaatkan keputusan Mahkamah untuk kepentingan mereka sendiri, Mahfud mengatakan mungkin saja. "Namanya politik sudah biasa terjadi tunggang-menunggang. Yang penting hakimnya tak ditunggangi," kata dia.
Hari ini, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan uji materi Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemerintah menyatakan siap melaksanakan putusan tersebut. "Kita mendoakan Mahkamah menghasilkan keputusan terbaik bagi bangsa ini. Apa pun keputusannya, harus kita hormati dan laksanakan," ujar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana saat dihubungi, Rabu lalu.
Menurut dia, ada tiga isu yang perlu diantisipasi jika permohonan Effendi Gazali dan kawan-kawannya itu dikabulkan Mahkamah. Pertama, pemilihan presiden akan dilakukan serentak dengan pemilihan legislatif. Kedua, itu artinya besar kemungkinan ambang batas presidensial (presidential threshold) dihapus, sehingga partai-partai kecil bisa mengajukan calon presiden tanpa dibatasi syarat perolehan suara mereka di pemilihan legislatif. Ketiga, kapan pemilihan serentak akan dilakukan, karena MK bisa saja memutuskan pelaksanaannya dimulai tahun ini, atau untuk pemilihan berikutnya pada 2019.
MK menjadwalkan pembacaan putusan uji materi yang dimohonkan Effendi Gazali, representasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Koalisi itu memohon pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), serta Pasal 112 beleid tersebut.
MUHAMMAD MUHYIDDIN | BUNGA MANGGIASIH
Berita Lain:
Cuaca Buruk, 74 Penerbangan di Bandara El Tari Delay
Alasan Industri Pulp dan Kertas Akan Digenjot
Potensi Monopoli Elpiji, KPPU Panggil Pertamina
Bosowa Bangun Terminal LPG di Banyuwangi
Penguatan Indeks Berlanjut, Transaksi Rp 4,3 T
