Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bhatoegana Bantah Bertemu Waryono

image-gnews
Politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana memberi keterangan saat tiba memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/11). Sutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rudi Rubiandini dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi VII DPR RI yang mengurusi bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Teknologi dan Lingkungan Hidup terkait dugaan suap di lingkungan SKK Migas. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana memberi keterangan saat tiba memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/11). Sutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rudi Rubiandini dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi VII DPR RI yang mengurusi bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Teknologi dan Lingkungan Hidup terkait dugaan suap di lingkungan SKK Migas. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Energi DPR RI Sutan Bhatoegana membantah telah melakukan pertemuan dengan Waryono Karno, yang saat itu masih aktif menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, guna membahas tunjangan hari raya untuk anggota DPR. "Enggak, enggak ada itu," kata dia kepada Tempo, Kamis, 23 Januari 2014.

Saat diperiksa KPK, Sutan mengakui penyidik sempat menanyakan apakah dirinya pernah bertemu dengan Waryono atau Menteri ESDM Jero Wacik. "Sebelum atau sesudah membahas anggaran, apakah ada pertemuan dengan WK atau JW," kata Sutan menirukan pertanyaan penyidik.

Sutan lalu menjawab ke penyidik bahwa tidak ada pertemuan itu. "Saya bilang enggak ada. Yang bahas anggaran itu teman-teman Badan Anggaran yang di Komisi Energi," ujar politikus Partai Demokrat itu.

Menurut sumber Tempo, Sutan pernah melakukan pertemuan dengan Waryono di Hotel Sultan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Sutan membahas tunjangan hari raya untuk Komisi Energi DPR RI. "Pertemuannya saja enggak pernah, apalagi bahas itu," kata Sutan.

Selama lima jam diperiksa, ujar dia, penyidik KPK lebih banyak menanyakan pembahasan soal penetapan harga International Crude Price (ICP) dan proses lifting minyak antara DPR dengan Kementerian ESDM. "Itu kan pembahasannya di Banggar. Ketika mereka selesai baru dikembalikan ke saya. Semuanya saya tandatangani karena memang ketua Komisi," kata Sutan.

Dia mengaku sedikit sekali yang ditanya penyidik yang berkaitan dengan Waryono. "Lebih banyak detailnya tentang ICP dan lifting minyak," ujar Sutan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk terdakwa Simon Tanjaya, Manajer Operasional PT Kernel Oil Private Limited Indonesia, bekas Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengatakan terpaksa menerima gratifikasi untuk memenuhi permintaan para stakeholder. Rudi mengaku telah meminta uang ke bos Kernel Singapura, Widodo Ratanachaitong, sebesar US$ 200 ribu untuk diberikan ke Komisi Energi.

Dalam salinan pemeriksaan Deviardi, Rudi memberikan duit kepada Sutan dan anggota Komisi Energi DPR melalui Tri Yulianto. Kemudian, duit tersebut dibagikan Sutan kepada anggota Fraksi Demokrat di Komisi Energi di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan

Bersamaan dengan operasi tangkap tangan Rudi, Deviardi, pelatih golfnya, dan Simon Tanjaya, pengantar duit, pada Agustus 2013 lalu, KPK juga menggeledah ruang kerja Waryono. Di sana, KPK menemukan duit US$ 200 ribu yang disimpan di deposit box. Nomor seri duit tersebut juga berurutan dengan nomor seri duit yang disita dari Rudi Rubiandini.

LINDA TRIANITA

Berita lain:
Apa Kata Megawati Soal Hubungannya dengan SBY?|
Benarkah Tenda SBY di Sinabung Rp 15 Miliar? 
Jurus Tiga Baskom Ahok Jika Sodetan Ditolak 
Ani Yudhoyono Minta Maaf Pun Tuai Komentar
SBY Percaya Klenik Diulas di Washington Post
Isyarat Tepuk Punggung Wapres Boediono ke Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

1 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.


Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

1 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Kresno/vel
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

1 hari lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

2 hari lalu

Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

2 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

3 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.


Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

3 hari lalu

Ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera memenuhi tempat parkir di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis 28 April 2022. Peningkatan pemudik dan kendaraan di pelabuhan tersebut menyebabkan kemacetan sepanjang 7 kilometer dari Pelabuhan Merak hingga Kota Cilegon bagian barat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

"Jumlah dermaga yang masih kurang, yaitu masing-masing 7 dermaga saat ini harus segera ditambah."


Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono tiba di acara rapat pimpinan nasional PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan yakin partainya bakal lolos ke parlemen.


Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

4 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.