Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Banten Provinsi Terkorup Bidang Kesehatan  

image-gnews
Petugas KPK menggeledah kantor PT Java Medica di Grogol Utara, Jakarta, Rabu(27/11). Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Petugas KPK menggeledah kantor PT Java Medica di Grogol Utara, Jakarta, Rabu(27/11). Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch mencatat Banten sebagai provinsi terkorup di bidang kesehatan. Kerugian negara yang ditimbulkan tindak korupsi sektor kesehatan di provinsi yang dipimpin Ratu Atut Chosiyah pada 2001-2013 mencapai Rp 71,59 miliar, tertinggi dari 24 provinsi yang terpantau mengalami kasus rasuah.

"Kami menduga Banten tertinggi karena dinasti politik yang terlalu dominan," ujar Koordinator Divisi Pemantauan Pelayanan Publik ICW Febri Hendri di kantro ICW, Ahad, 26 Januari 2014.

Menurut dia, korupsi merupakan dampak buruk pengaruh keluarga Atut Chosiyah yang sangat kuat kepada birokrasi daerahnya. "Misalnya, dia bisa mempengaruhi panitia pengadaan lelang supaya memenangkan orang-orang yang ditunjuknya," ucap Febri.

Atut kini mendekam di bui sebagai tersangka dalam beberapa kasus korupsi, termasuk yang terkait dengan pengadaan alat kesehatan Banten dan pemerasan terhadap bawahannya. Adik Atut, Chaeri Wardana, juga menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Banten dan Kota Tangerang Selatan.

Dokter Rumah Sakit Tangerang Selatan, Daniel Richard, mengatakan beragam modus korupsi terjadi tak cuma di rumah sakit tempatnya bekerja, tapi juga di hampir semua rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat. Modus korupsi di bidang kesehatan yang kerap terjadi ialah penggelembungan harga barang hingga 50 persen, pembelian barang yang tak sesuai spesifikasi minimum, pembelian barang diskontinu--alias barang lama yang tak diproduksi lagi--dengan harga baru, serta pengaturan panitia lelang dengan penentuan harga perkiraan sendiri yang tak sesuai harga pasar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski mengakui modus korupsi di kotanya bersifat sistematis, Daniel tak tahu apakah Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani turut terlibat korupsi yang dilakukan suaminya, Chaeri Wardana. "Saya tidak tahu persis," tuturnya.

Setelah Banten, Sumatera Utara duduk di posisi kedua sebagai provinsi terkorup dengan 15 kasus dan kerugian negara Rp 59,16 miliar. Berikutnya, Aceh dengan delapan kasus dan kerugian negara Rp 36,25 miliar, serta Jawa Barat dengan 12 kasus dan kerugian negara Rp 28,01 miliar.

BUNGA MANGGIASIH



Baca juga:
Aset Adik Ratu Atut 100 Item Lebih
Saksi Adik Atut, Dudung Balikin Surat Berharga
Tanpa Ratu Atut, Spanduk Maulid Banten Memerah
KPK Terus Telusuri Aset Adik Atut

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

7 hari lalu

Kepala Lapas Sukamiskin Wachid Wibowo saat memberikan sambutan pemberian remisi Idul Fitri kepada narapidana korupsi, Rabu, 10 April 2024). (ANTARA/HO-Lapas Sukamiskin)
ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri


Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

10 hari lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.


Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

11 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?


Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

14 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?


Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

15 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.


Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

16 hari lalu

Tersangka eks Direktur PT Timah Mochtar Riza Pahlevi menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.


Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

16 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT


ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

17 hari lalu

Ilustrasi Gedung KPK
ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

21 hari lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


ICW Desak KPK Segera Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka

25 hari lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
ICW Desak KPK Segera Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka

ICW tegaskan KPK harus segara menetapkan Bupati Sidoarjo sebagai tersangka lantaran konstruksi kasusnya sudah jelas.