TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, mempersilakan Jusuf Kalla mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2014 di luar Golkar. Akbar menyatakan tidak ada alasan bagi Golkar untuk menghalangi keinginan mantan wakil presiden itu untuk meramaikan pemilu presiden.
"Walaupun Pak JK (Jusuf Kalla) pernah menjadi ketua umum di Golkar, beliau punya hak sebagai warga negara untuk mencalonkan diri, dan kami hormati itu," kata Akbar di sela sarasehan soal calon legislator dengan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2014.
Jusuf Kalla kembali muncul dalam kancah perpolitikan nasional menjelang pemilihan presiden 2014. Tiga partai kini menggodoknya sebagai calon presiden, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Nasional Demokrat. JK kemungkinan besar bakal dipasangkan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dalam beberapa kesempatan, JK pernah melontarkan pujian kepada Jokowi (baca: Kalla Buka Rahasia Jokowi di Depan Caleg KAHMI).
JK dikabarkan bakal meninggalkan Golkar karena partai berlambang pohon beringin itu kini mencalonkan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden. Aburizal adalah pengganti JK sebagai Ketua Umum Golkar.
Akbar menyatakan baik dalam konstitusi maupun aturan dalam sistem internal Golkar, seorang kader ataupun elite partai tidak dilarang untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden dengan menggunakan partai lain. Namun dia harus meninggalkan segala jabatannya di Golkar bila ingin menggunakan kendaraan partai lain dalam pemilihan umum. "Pak JK juga diharapkan meninggalkan posisinya di Golkar," ujarnya.
Meski demikian, Akbar menolak berkomentar saat ditanyai apakah secara pribadi dia menyetujui rencana JK maju dalam Pemilu 2014. "Itu pilihan orang, jadi saya tidak bisa menyatakan setuju atau tidak setuju," kilahnya. (Simak Berita Pemilu 2014)
TRI SUHARMAN
Terkait:
Cornelia Agatha Ogah Nyaleg Meski Tertarik Politik
JK, Akbar Tanjung, dan Mahfud Md. Duduk Semeja
Tolak Dana Saksi, PDIP Surati Kemendagri