TEMPO.CO , Jakarta:Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip, mendukung penyelamatan maskapai penerbangan Merpati oleh pemerintah. Adanya likuidasi terhadap Merpati bisa menimbulkan beban yang tak sedikit bagi negara. Musababnya negara harus mengeluarkan uang untuk pembayaran utang dan membayar pesangon karyawan.
Sunarsip mengatakan, aset Merpati hanya Rp 300 miliar. Sementara utang Merpati sudah mencapai Rp 6 triliun. Setidaknya, kata dia, negara perlu merogoh dana Rp 5 triliun untuk menutup Merpati. "Jumlah ini naik dari perhitungan tahun 2007 yang diperhitungkan sebesar Rp 3 triliun," kata Sunarsip di Jakarta, Jumat, 8 Februari 2014.
Ia menyesalkan langkah pemerintah yang dinilai lamban untuk menutup akar permasalah utang Merpati. Semestinya, kata dia, pemerintah sudah bisa mendeteksi dari dahulu bahwa Merpati butuh suntikan modal dalam jumlah besar. "Tapi yang terjadi malah disuntik sedikit-sedikit, jadi kurang manfaat," kata dia.
Tak hanya beban likuidasi yang mahal, Sunarsip menyatakan penutupan Merpati merugikan masyarakat. Musababnya selama ini Merpati telah menjadi pahlawan dalam menghubungkan kota dan desa di Indonesia Timur. (Baca: Pemerintah Bekukan Operasi Maskapai Merpati)
Direktur Jendral Perhubungan Udara Herry Bhakti Gumay memastikan bahwa Merpati tidak akan ditutup. Pemerintah telah bersepakat dalam rapat kordinasi yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Menteri Kordinator Perekonomian untuk tetap berusaha menghidupkan Merpati. "Dengan restrukturisasi utang, dan lakukan kerjasama operasi dengan investor," katanya. (Baca:Pembekuan Dicabut bila Merpati Layak Terbang)
ANANDA PUTRI
