TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemui Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 10 Februari 2014. Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mengatakan pertemuan tersebut membahas upaya pengawasan Pemilu 2014.
"Pembicaraannya mengenai peran dari Komnas HAM dan Polri dalam pengawasan Pemilu 2014," kata Natalius melalui pesan pendek, Senin, 10 Februari 2014. Komnas HAM dan kepolisian, ujar dia, bersama-sama mengawal pemilu agar pelaksanaannya berjalan tertib dan damai.
Dalam soal keamanan, ujar dia, Komnas HAM juga mengingatkan akan adanya potensi konflik pra-pemilu. "Khususnya saat kampanye juga potensi konflik pasca-pemilu baik pemilu legislatif maupun presiden," kata Natalius.
Menurut dia, konflik saat pemilu berpeluang besar terjadi pada sistem ikat di Bali dan sistem noken di Papua. Menurut dia, sistem tersebut bertentangan dengan asal pemilihan sehingga berpotensi memunculkan konflik. "Ini sebagai catatan untuk diperhatikan Kapolri," kata Natalius. Komnas HAM juga membicarakan penyisiran oleh aparat di Puncak Jaya dan Puncak Papua yang juga menyasar tempat-tempat ibadah.
Tak hanya itu, menurut Natalius, Komnas HAM juga meminta kepolisian membuka tempat pemungutan suara khusus bagi tahanan kepolisian. "Ini terkait dengan hak pemilih. Right to vote bagi kelompok rentan yang menjadi concern kami," ujarnya. (Baca juga: KPU, Komnas HAM Bahas Pemilih Kelompok Rentan)
LINDA TRIANITA
Berita Terpopuler
Buntut Usman Harun, RI Mundur dari Singapore Airshow
Gadis Ini Nekat Cuit Foto Selfie Bugilnya
Publik DKI Lebih Pilih Mega Ketimbang Jokowi
Bagaimana Upaya Terakhir RI Bebaskan Usman-Harun?